NUNUKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan mendukung penuh terhadap terobosan Presiden RI Prabowo Subianto dalam program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak pelajar.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura menyatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan siap mesubsidi kemahalan harga untuk kegiatan MBG bila Pemerintah Pusat menerbitkan regulasi terkait hal tersebut.
“Pada dasar Pemerintah Nunukan siap membantu selama ada regulasi (dasar hukumnya) yang jelas terkait tata kelola MBG di daerah,” kata Laura, Jumat (01/11/2024).
Baca Juga: Bupati Nunukan: Dana Hibah untuk Pilkada 2024 Sudah Dicairkan 100 Persen
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat menetapkan harga rata-rata nasional untuk satu porsi MBG Rp15.000,- sedangkan dari uji coba yang dilaksanakan di Nunukan ditemukan harga satu porsi Rp20.000,- atau lebih mahal Rp5000 per porsi.
Sedangkan di wilayah perbatasan, seperti Krayan dan pedalaman, misalnya Tulin Onsui, Kabupaten Nunukan, harga satu porsi MBG diperkirakan bisa Rp25.000,- atau lebih mahal Rp10.000 karena bahan pangan didatangkan dari luar wilayah.
Menurut Laura, pemenuhan makan bergizi di Kabupaten Nunukan akan dikelola dapur umum yang bisa melayani 3.000 pelajar di seluruh wilayah dengan jumlah personil dapur umum mencapai 50-60 orang.
Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah kondisi geografis wilayah di Kabupaten Nunukan, dimana keberadaan sekolah terutama untuk daerah pedalaman yang jaraknya saling berjauhan antara desa-desa.
“Kita sudah uji coba MBG di tiga sekolah, hasilnya cukup baik sesuai harapan, hanya saja ada persoalan di besaran anggaran,” sebutnya.
Kebutuhan satu porsinya MBG yang dianggarkan pemerintah pusat sebesar Rp 15.000 tidak mencukupi, karena harga bahan pangan untuk MBG lebih mahal dibandingkan di pulau Jawa dan lainnya.
Menu sehat yang disiapkan Pemkab Nunukan dalam uji coba MGB di tiga sekolah yakni SMPN 03, SDN 06 dan SLB Nunukan, per porsi menelan biaya Rp 20.000. Isinya nasi, telur, sup sayur, buah dan susu.
“Soal anggaran mungkin perlu dipertimbangkan pemerintah pusat bahwa di wilayah perbatasan, seperti Nunukan, Krayan, Sebatik dan lainnya memang mahal,” jelas Laura.,
Laura juga menjelaskan, menyediakan susu dalam jumlah begitu banyak sebagai salah satu menu di MBG, juga sulit, apa lagi letak sekolah terpencar-pencar di pedalaman dan perbatasan.
“Tapi meski banyak kendala yang harus diatasi, kepada bapak dan ibu kepala sekolah mari kita dukung program ini, karena berdampak baik pada anak anak sebagai generasi penerus bangsa,” imbaunya.® (Ak)
