NUNUKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD Kabupaten Nunukan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Senin (10/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan.
Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut kemudian ditandatangani bersama oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan yang diwakili Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah, S.T., M.I.Kom. dan Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati.
Baca Juga: Dari Perbatasan untuk Indonesia, Bupati Irwan Sabri Lepas 33 Pramuka Nunukan Menuju Jamnas XII 2026
Penandatanganan tersebut menjadi tanda bahwa dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 telah mendapatkan persetujuan bersama untuk selanjutnya menjadi dasar dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE., menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati sebelumnya.
Penyesuaian tersebut mencakup pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, maupun antarjenis belanja. Selain itu, terdapat penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit laporan keuangan.
“Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya melakukan penajaman terhadap program-program prioritas guna merespons dinamika pembangunan yang berkembang saat ini,” ujar Bupati.
Menurutnya, kebijakan perubahan anggaran diarahkan untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan, serta memperkuat sektor ekonomi lokal agar tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian turun sebesar Rp64,59 miliar.
Target pendapatan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,830 triliun dalam APBD murni, disesuaikan menjadi sekitar Rp1,766 triliun.
Sejalan dengan perubahan pendapatan tersebut, kebijakan belanja daerah juga dilakukan secara selektif, efisien, dan berbasis prioritas untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Belanja daerah disesuaikan turun sebesar Rp80,64 miliar, dari sebelumnya Rp2,056 triliun menjadi sekitar Rp1,975 triliun.
Dengan perubahan postur pendapatan dan belanja tersebut, total defisit anggaran juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp225,44 miliar menjadi Rp209,22 miliar.
Sementara itu, pembiayaan netto diformulasikan secara akuntabel untuk menutup defisit tersebut. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, berdasarkan hasil audit laporan keuangan, disesuaikan dari Rp228,44 miliar menjadi Rp212,39 miliar.
Di tengah penyesuaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap mempertahankan alokasi Rp3 miliar untuk penyertaan modal daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat investasi sekaligus meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.
Bupati Irwan Sabri menegaskan, perubahan postur APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Terlebih, waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang tersisa menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa dalam sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, tantangan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah,” katanya.
Karena itu, Bupati menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus mempertahankan capaian positif Pemerintah Kabupaten Nunukan, termasuk keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Sinergi, kolaborasi dan kemitraan yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik, termasuk keberhasilan kita bersama dalam mempertahankan opini WTP, harus terus kita rawat, pertahankan, dan tingkatkan,” ujarnya.
Setelah melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Nunukan, dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan dokumen oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, bersama Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah, S.T., M.I.Kom. dan Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati.
Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Nunukan menyatakan komitmen bersama untuk melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Kesepakatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah adanya penurunan kemampuan pendapatan daerah.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan yang dibacakan oleh Mansur Rincing.
Laporan Badan Anggaran tersebut berkaitan dengan pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS untuk memastikan arah kebijakan anggaran 2027 tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dalam laporan tersebut, Banggar menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Di antaranya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan yang inovatif, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk pemanfaatan digitalisasi pada sektor-sektor potensial.
Banggar juga menekankan pentingnya efisiensi belanja operasi agar anggaran dapat lebih banyak diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dalam laporan Banggar, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi salah satu perhatian utama.
DPRD mendorong agar pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas antarkecamatan dan desa, penyediaan air bersih, serta infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Wilayah Krayan dan pulau-pulau terluar juga menjadi bagian dari perhatian Banggar, terutama berkaitan dengan aksesibilitas logistik dan infrastruktur dasar.
Banggar menilai peningkatan konektivitas sangat penting untuk menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga barang sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Selain infrastruktur, Banggar mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Pemerataan tenaga medis dan guru, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terpencil menjadi bagian dari catatan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Di bidang ekonomi, Banggar mendorong penguatan sektor UMKM, pertanian dan perikanan, termasuk pengembangan hilirisasi produk lokal serta pemberian bantuan sarana produksi yang tepat sasaran.
Program pengentasan kemiskinan juga diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 serta dilanjutkannya pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan Nunukan tetap berjalan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD diharapkan terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menentukan program prioritas, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang masih cukup besar.
Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah ditandatangani bersama menjadi pijakan untuk melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD 2026 secara tepat waktu.
Sementara itu, catatan dan rekomendasi Banggar terhadap KUA dan PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan anggaran tahun mendatang, sehingga penggunaan APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan Kabupaten Nunukan.® (Ak)
