Menu

Mode Gelap

Advertorial · 11 May 2022 12:42 WITA

Desak Pemerintah Pusat Buka Kran Moratorium


 Desak Pemerintah Pusat Buka Kran Moratorium Perbesar

DENPASAR [siagasatu.co.id] – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mendesak agar pemerintah pusat kembali membuka kran moratorium pemekaran. Desakan ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Bali, pada Selasa (10/5/2022).

Tujuannya, agar Ibukota Kaltara yang masih berstatus kecamatan dapat menjadi kotamadya. Gubernur meminta adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat terhadap provinsi termuda ini.

“Artinya mohon ada perlakuan khusus, kami ini (Kaltara, red) ibukotanya di Kecamatan Tanjung Selor dan itu sangat sedih,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan. “Mohon kebijakan pemerintah pusat untuk bisa membuka moratorium untuk ibukota saja,” kata gubernur di hadapan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Gubernur juga memaparkan kondisi geografis di Kaltara khususnya wilayah 3TP (terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan) dan hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah.

Salah satunya Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang tidak memiliki akses darat dan air. Hanya mampu dijangkau dengan akses udara. Alhasil, harga kebutuhan pokok di daerah itu cukup mahal.

“Harga semen 1 sak di sana (Krayan, red) hampir sama dengan di Papua sekitar 1,5 juta rupiah harganya,” kata gubernur.

Tak sampai di situ, gubernur juga mengulas kesiapan Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kesiapan Kaltara sebagai penyangga IKN Saya paparkan. Dimana kita telah menyiapkan diri sebaik mungkin sebagai daerah penyangga,” ulasnya.

Sebelumnya, gubernur juga telah menugaskan OPD terkait untuk menghadiri undangan Gubernur Kalimantan Timur perihal pembahasan usulan skema dan penambahan jenis komponen DBH-SDA.

Ini sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Dari Kaltim berinisiatif melakukan pembahasan substansi teknis dengan melibatkan seluruh provinsi penghasil sumber daya alam, salah satunya Kaltara. Hasilnya diharap bisa menjadi salah satu substansi kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakernas APPSI,” tuntasnya.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Rayakan Idul Fitri 1445 H, Bupati Silaturahmi Ke Rumah Pejabat Muslim

12 April 2024 - 09:50 WITA

Rayakan Idul Fitri 1445 H, Bupati Silaturahmi Ke Rumah Pejabat Muslim

Tatap Dua Periode, Aliansi Pemuda se-Kaltara Berharap Demokrat Usung Zaina l– Yansen

11 April 2024 - 20:22 WITA

Tatap Dua Periode, Aliansi Pemuda se-Kaltara Berharap Demokrat Usung Zainal – Yansen

Gerakan Pro WM Ajak Bung Wempi Kembali Maju di Pilkada Malinau

11 April 2024 - 19:59 WITA

Gerakan Pro WM Ajak Bung Wempi Kembali Maju di Pilkada Malinau

1.011 narapidana Lapas Kelas IIA Tarakan terima Remisi Khusus Idul Fitri 1445 H

11 April 2024 - 11:32 WITA

1.011 narapidana Lapas Kelas IIA Tarakan terima Remisi Khusus Idul Fitri 1445 H

PJ. Wali Kota Tarakan Gelar Open House Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

10 April 2024 - 20:12 WITA

PJ. Wali Kota Tarakan Gelar Open House Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Bupati Wempi Ajak Tokoh Lintas Agama Bersilaturahmi di Hari Lebaran

10 April 2024 - 20:01 WITA

Bupati Wempi Ajak Tokoh Lintas Agama Bersilaturahmi di Hari Lebaran
Trending di Advertorial