Menu

Mode Gelap

Advertorial · 11 May 2022 12:42 WITA

Desak Pemerintah Pusat Buka Kran Moratorium


 Desak Pemerintah Pusat Buka Kran Moratorium Perbesar

DENPASAR [siagasatu.co.id] – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mendesak agar pemerintah pusat kembali membuka kran moratorium pemekaran. Desakan ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Bali, pada Selasa (10/5/2022).

Tujuannya, agar Ibukota Kaltara yang masih berstatus kecamatan dapat menjadi kotamadya. Gubernur meminta adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat terhadap provinsi termuda ini.

“Artinya mohon ada perlakuan khusus, kami ini (Kaltara, red) ibukotanya di Kecamatan Tanjung Selor dan itu sangat sedih,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan. “Mohon kebijakan pemerintah pusat untuk bisa membuka moratorium untuk ibukota saja,” kata gubernur di hadapan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Gubernur juga memaparkan kondisi geografis di Kaltara khususnya wilayah 3TP (terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan) dan hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah.

Salah satunya Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang tidak memiliki akses darat dan air. Hanya mampu dijangkau dengan akses udara. Alhasil, harga kebutuhan pokok di daerah itu cukup mahal.

“Harga semen 1 sak di sana (Krayan, red) hampir sama dengan di Papua sekitar 1,5 juta rupiah harganya,” kata gubernur.

Tak sampai di situ, gubernur juga mengulas kesiapan Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kesiapan Kaltara sebagai penyangga IKN Saya paparkan. Dimana kita telah menyiapkan diri sebaik mungkin sebagai daerah penyangga,” ulasnya.

Sebelumnya, gubernur juga telah menugaskan OPD terkait untuk menghadiri undangan Gubernur Kalimantan Timur perihal pembahasan usulan skema dan penambahan jenis komponen DBH-SDA.

Ini sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Dari Kaltim berinisiatif melakukan pembahasan substansi teknis dengan melibatkan seluruh provinsi penghasil sumber daya alam, salah satunya Kaltara. Hasilnya diharap bisa menjadi salah satu substansi kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakernas APPSI,” tuntasnya.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Plh Sekab Malinau Marson Lepas Kontingen O2SN Jenjang Dasar dan Menengah ke Tarakan

12 July 2024 - 13:16 WITA

Plh Sekab Malinau Marson Lepas Kontingen O2SN

Pj Wali Kota Tarakan Bustan Pantau Perkembangan Kebersihan Sepanjang Jalan Mulawarman

12 July 2024 - 08:52 WITA

Pj Wali Kota Tarakan Bustan Perkembangan Kebersihan Sepanjang Jalan Mulawarman

Pemerintah Apresiasi Pelaksanaan O2SN Tingkat Provinsi

11 July 2024 - 18:22 WITA

Pemerintah Apresiasi Pelaksanaan O2SN Tingkat Provinsi

Bupati Wempi Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan Bintara Polri Gelombang I 2024

11 July 2024 - 17:27 WITA

Bupati Wempi Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan Bintara Polri Gelombang I 2024

Dispora Matangkan Persiapan POPDA ke 1 Kaltara

11 July 2024 - 17:18 WITA

Dispora Matangkan Persiapan POPDA ke 1 Kaltara

Jelang Pekan Imunisasi Polio, Dinkes Pastikan Vaksin Aman untuk Anak

11 July 2024 - 17:13 WITA

Jelang Pekan Imunisasi Polio
Trending di Advertorial