Menu

Mode Gelap

Headline · 2 Mar 2022 15:52 WITA

Tipikor Kampus IPDN Tahun 2011, KPK Tagih PT Hutama Karya Rp40,8 M


 Plt. Jubir KPK Ali Fikri Perbesar

Plt. Jubir KPK Ali Fikri

JAKARTA [siagasatu.co.id] – Terkait kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Hutama Karya (Persero) mengembalikan sejumlah Rp40.856.059.167,10, Selasa (1/3/2022).

Perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom.

Penjelasan mengenai pembayaran uang pengganti itu telah disampaikan KPK terhadap Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Hilda Savitri.

Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah menjelaskan terkait adanya kewajiban PT HK [Hutama Karya] dan tata cara serta tahapan pembayaran pengembalian atas kerugian negara dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011 sejumlah sekitar Rp40,8 M.

Ali berujar PT Hutama Karya termasuk pihak yang diuntungkan dalam perkara korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011.

Ia pun meminta sejumlah pihak lain yang turut diuntungkan agar mengembalikan uang kepada KPK untuk kemudian disetor ke negara.

Dalam putusan pengadilan, terdapat beberapa orang dan korporasi yang turut menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi pembangunan kampus IPDN tahun 2011.

Di antaranya Sri Kandiyati Rp300 juta, Mohammad Rizal Rp510 juta, Chaerul Rp30 juta, Sutidjan Rp500 juta, PT Hutama Karya Rp40.856.059.167,10, dan CV Prima Karya Rp3.343.553.992,00.

“KPK mengapresiasi kehadiran pihak PT HK [Hutama Karya] dimaksud sebagai wujud upaya optimalisasi asset recovery dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi,” tutur Ali.

“Kami juga berharap pihak-pihak lain yang turut diuntungkan dan diperkaya sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara korupsi ini kooperatif mengembalikan kepada kas negara melalui KPK,” sambungnya.

Sebelumnya, Dudy Jocom selaku mantan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Dudy juga dihukum membayar uang pengganti Rp4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Dudy melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).®

Editor : Suryadi Sumber : merdeka.com

 

 

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

TNI Dukung Polri Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV Rico Sampurna Pasaribu

12 July 2024 - 21:48 WITA

TNI Dukung Polri Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV Rico Sampurna Pasaribu

Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Tinggi Gelombang di Wilayah Kaltara, BMKG Prediksi Berlanjut Hingga Satu Minggu ke Depan

25 June 2024 - 09:35 WITA

Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Tinggi

Hari Tanpa Tembakau Sedunia Diperingati 31 Mei, Berikut Sejarahnya

31 May 2024 - 16:48 WITA

Hari Tanpa Tembakau Sedunia Diperingati 31 Mei

Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 untuk Pensiunan Mulai 3 Juni 2024

26 May 2024 - 20:46 WITA

Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 untuk Pensiunan Mulai 3 Juni 2024

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng Rp14.000/Liter selama Ramadan dan Idulfitri 2024

14 March 2024 - 17:08 WITA

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng

Jenasah Korban Jatuhnya Pesawat Smart Air Dipulangkan ke Kampung Halaman

11 March 2024 - 12:25 WITA

Jenasah Korban Jatuhnya Pesawat Smart Air Dipulangkan ke Kampung Halaman
Trending di Daerah