TARAKAN, siagasatu.co.id — Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mulai menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang muncul pada akhir Maret 2026. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya delapan hektar lahan terbakar di kedua provinsi tersebut, mengancam ekosistem dan ketahanan pangan wilayah.
Kebakaran pertama kali tercatat terjadi di Kota Tarakan pada Jumat, 27 Maret 2026, dengan luas sekitar 6 hektar lahan gambut yang terbakar. Selanjutnya, di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran melanda desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, pada Sabtu, 28 Maret 2026, dengan kerusakan mencapai dua hektar lahan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa titik api di kedua lokasi sudah padam dan penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena kondisi tersebut bertepatan dengan munculnya sejumlah hotspot di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 31 Maret 2026 saja, BNPB mendeteksi sebanyak 38 titik panas yang tersebar di seluruh provinsi tersebut. Pemerintah setempat saat ini menyiagakan personel dan mempercepat komunikasi antar instansi untuk memantau perkembangan api serta menunggu penetapan status siaga bencana sebagai langkah antisipasi lebih lanjut.
Sementara itu, upaya mitigasi juga dilakukan di Kalimantan Utara (Kaltara). Kepala BPBD Kaltara Andi Amriampa menyampaikan bahwa wilayah ini diperkirakan tidak akan terdampak langsung oleh fenomena El Nino “Godzilla” 2026 karena prakiraan cuaca menunjukkan adanya hujan dengan intensitas rendah hingga menengah selama periode April hingga September 2026. Ia menambahkan bahwa Kaltara termasuk dalam tipe iklim yang relatif stabil sepanjang tahun tanpa perbedaan musim ekstrem.
Meski demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Nino tetap membawa risiko kekeringan yang signifikan. Pada tahun-tahun seperti 2005, 2014, dan 2024 misalnya, sumber air di Pulau Nunukan mengalami penyusutan drastis akibat rendahnya curah hujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kabupaten Nunukan telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan V guna meningkatkan infrastruktur embung serta melakukan pengeboran sumber air tanah di beberapa titik dengan melibatkan pihak swasta sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
Langkah taktis lainnya meliputi survei sumber air yang tidak kering saat kemarau serta distribusi air bersih ke masyarakat melalui mobil tangki ketika kekeringan terjadi. Hal ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan air bersih sekaligus mencegah potensi kebakaran akibat kekurangan sumber air.
Para ahli memperingatkan bahwa dampak El Nino tidak hanya menyebabkan kekeringan tetapi juga berpotensi memperbesar risiko karhutla jika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak dini demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan nasional.
Dengan situasi ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan karhutla dan dampak El Nino. Pengalaman dan kesiapsiagaan sebelumnya menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta pihak swasta sangat penting untuk meminimalisasi kerugian baik dari segi ekonomi maupun ekologis.® (red)
