TARAKAN [siagasatu.co.id] – Menengok konflik 2010 silam, mengusik pikiran seorang tokoh masyarakat Tidung, Sabirin Sanyong.
Saat ditemui di warung Lesehan Sarabba’ Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan pada Selasa malam (5/7/2022) Dia bertutur bahwa insan intelektual itu harus selalu menggunakan rasio cakrawala berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hebat, maka di samping tuntutan profesionalitasnya sebagai anggota DPRD masa itu, sekaligus menjadi keharusannya sebagai orang yang ditokohkan oleh masyarakat, sehingga intuisinya harus aktif dan produktif dalam mengedepankan rasionalitas, karenanya Dia mengambil inisiatif untuk perdamaian ketika asumsi pribadinya bahwa para elit tidak ambil peduli.
“Tiga hari tiga malam Saya tidak tidur dengan baju kaos di badan tidak pernah ganti. Bahkan Saya ada di lapangan saat melerai orang berkelahi dan saling baku timpas, Saya pasang badan bertaruh nyawa demi mendamaikan pertikaian yang memakan banyak korban jiwa,” kenang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan (2009-2014) ini.
Dikisahkannya, penandatanganan damai itu sebanyak tiga kali. “Pertama, Saya dan Pak Yancong. Semestinya dengan Pak Ince, karena beliau selaku Ketua KKSS saat itu. Namun karena posisi beliau berseragam polisi, sehingga beliau menyerahkan ke Pak Yancong saja, karena kebetulan beliau tokoh masyarakat suku Bugis Letta, selain itu juga anggota DPRD, mitra sejabat Saya saat itu,” bebernya.
Sabirin Sanyong dan sejumlah tokoh pemuda saat ditemui di warung Lesehan Sarabba’ Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan pada Selasa malam (5/7/2022)
Mereka berdualah yang mengambil inisiasi perdamaian itu secara lex generalisnya. Dan untuk Lex specialisnya dilakukan oleh tokoh adat, Haji Wahab dan almarhum Haji Sani, lalu dilanjutkan antar korban.
“Mirisnya, setelah BKO (Bawah Kendali Operasi), kok malah Saya yang kemudian menjadi tertuduh sebagai provokator dan lain sebagainya. Tapi Saya pada saat itu tidak mau ambil pusing, tidak abut, tidak menghiraukan apa yang orang omongkan kepada Saya, Saya cuekin saja, tak acuh, tak peduli dengan tuduhan orang, karena mindset Saya lebih baik konsentrasi bagaimana Tarakan ini bisa aman, fokus Saya yang penting situasi dan kondisi bisa kondusif, ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tarakan periode 2011-2016 ini.
Namun ketika dirinya membaca berita berkaitan dengan ada orang yang mengaku pada tahun 2010 Ia mengerahkan 7.000 massa, makanya Dia kirim bukti-bukti dokumentasi berkaitan dengan penandatanganan damai di salah satu grup WA.
“Dan Saya pun bereaksi untuk mengkonfirmasi pihak saksi, di mana kebetulan yang bersangkutan berasal dari kelompok yang terlibat konflik, berarti kalau kemudian selama ini Saya yang dituduh oleh mereka sebagai provokator, padahal Saya merasa sangat yakin telah mempertaruhkan nyawa untuk mendamaikan konflik di Tarakan kala itu, maka tidak salah dong ketika Saya menduga-duga bahwa yang bersangkutan inilah sebagai provokatornya. Sehingga Saya berharap agar harus ada yang mengklarifikasi, karena jangan sampai Saya masih dianggap sebagai yang tertuduh provokator,” segah Sabirin di antara sejumlah tokoh pemuda yang mendampinginya malam itu.
Sabirin menceritakan, bahwa ada 10 poin kesepakatan damai itu salah satunya adalah orang-orang yang bukan asli Tarakan, yang datang ke Tarakan, baik itu dari KTT, Bulungan, Nunukan, Malinau, bahkan dari Kaltim, Kalsel, dan Kalteng juga datang, itu harus keluar meninggalkan Tarakan setelah tanda tangan damai.
“Tapi mereka pulang itu ‘kan tidak berdayung, apalagi yang dari Kalteng dan Kalsel. Semuanya ‘kan butuh ongkos pesawat,” imbuhnya.
Pada saat itu mereka kesulitan mencari siapa yang bisa membayarkan tiket mereka. Lantaran dirinya dari awal sudah bertekad untuk mendamaikan mereka, mau tidak mau dan suka tidak suka Dia pun akhirnya mengakomodir biaya kepulangan mereka. Jangankan yang jauh, bahkan termasuk yang dari Malinau, Bulungan, KTT, dan Nunukan. Baik itu yang naik speedboat, naik perahu, naik ketinting. Sabirin mengongkosi kepulangan mereka itu hampir 300 juta rupiah.
“Lalu karena faktor tidak ada yang siap menanggung biaya kepulangan mereka, maka terjadilah kebetulan Saya yang membiayai kepulangan mereka. Kecewanya Saya, kok hal yang karena kebetulan itu, lalu Saya dicurigai dengan menyangkutpautkannya bahwa Saya lah orang yang mendatangkan orang dari luar ke Tarakan, tokoh yang mengundang mereka masuk ke Tarakan, dengan kata lain Saya dituduh sebagai provokator. Padahal itu bagian dari 10 poin kesepakatan damai, di antaranya berisi bahwa orang-orang yang bukan asli Tarakan itu harus keluar meninggalkan Tarakan setelah tanda tangan damai, dan murni kebetulan saja Saya pribadi yang membiayai kepulangannya, daripada menunggu saling berharap juga bukan solusi,” tukasnya.
Lagi pun, diungkapkan Sabirin, sesuai kesepakatan bersama bahwa ketika orang dari luar Tarakan tidak kembali ke kampungnya, maka polisi boleh ambil tindakan tegas untuk tembak di tempat. Oleh karena itulah kemudian, Sabirin datang untuk memberikan mereka masing-masing uang tiket untuk pulang.
“Makanya, setelah Saya membaca berita itu, Saya berinisiatif untuk menghubungi rekan-rekan agar jangan buru-buru terpancing, Saya ajak duduk bersama. Baik itu dari lembaga Tameng Adat Borneo, Lembaga Adat Tidung, Serdadu, Latup, PDKT, dan lainnya, yang bukan berarti mengumpulkan mereka untuk mengajaknya meributkan persoalan ini, tapi justru semata-mata Saya ingin mendinginkan situasi dalam upaya mengantisipasi jangan sampai insiden berdarah 2010 silam itu terulang. Jadi, sejatinya hal itu yang kami usung dalam berita acara berkumpulnya kami dengan duduk bersama,” tukasnya.
Bisa saja, sambungnya lagi, pernyataan sebagaimana yang terlontar di pemberitaan itu mungkin sifatnya hanya sebatas mengintimidasi lantaran usahanya diusik, atau boleh jadi memang keceplosan bahwasanya yang disampaikannya tersebut benar adanya.
“Sehingga harapan kami semua adalah yang bersangkutan bisa mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Apakah ini hanya sekadar intimidasi atau benar adanya. Dan jika benar adanya bahwa yang bersangkutan mengerahkan massa sejumlah itu, berarti ‘kan jika sukunya Bugis apa, maka bisa disimpulkan jumlah 7.000 orang itu adalah satu sukunya Dia juga. Lalu siapakah sasarannya? Ya minimal Saya yang non Bugis alias suku Tidung. Nah, hal inilah yang kemudian menurut Saya dan kawan-kawan perlu untuk diluruskan, yang bersangkutan harus memberikan klarifikasinya agar tidak melebar terlalu jauh, terlepas itu keceplosan atau sebatas intimidasi, agar informasi ini bisa menjadi berimbang,” pungkasnya.® (Harianto Rivai)
