Rapat Bersama BNPP RI, Bupati Wempi: Jangan Tunggu Viral, Baru Kita Peduli

JAKARTA, siagasatu.co.id — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar rapat fasilitasi dan koordinasi di Tamarin Hotel Jakarta hari ini, Jumat (8/3/2024), untuk mengatasi tantangan infrastruktur di Kawasan Perbatasan, khususnya Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini merupakan respons terhadap panggilan Bupati Malinau, Wempi W Mawa, SE., MH, yang menyoroti kondisi infrastruktur yang perlu perhatian serius.

Dalam paparannya, Bupati Wempi menegaskan, “Lebih dari separuh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, itu ada di Malinau. Ini bukan persoalan baru, jangan tunggu viral melalui media, baru kita peduli, lebih baik kita komunikasi seperti ini,”

Baca Juga: Upaya Prioritas Percepatan Penurunan Stunting, Wabup Harapkan Kolaborasi dan Dukungan Bersama

Komentar Bupati Wempi tersebut menyoroti kepedulian yang mendalam terhadap masalah infrastruktur di daerah Perbatasan. Menjadi semacam ‘teriakan’ bahwa infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti Malinau, tidak dapat lagi diabaikan. Dalam konteks ini, Bupati Wempi tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga menawarkan solusi melalui komunikasi dan aksi kolaboratif.

Tantangan infrastruktur yang dihadapi Kabupaten Malinau terungkap dalam paparan yang disampaikan:

1. Akses Jalan: Jalur utama seperti Sungai Boh/Mahak Baru, Long Nawang – PLBN, dan Long Bagun – Sungai Boh menjadi satu-satunya akses darat yang menghubungkan Kabupaten Mahulu dan Malinau, namun kondisinya masih jauh dari memadai.
2. Akses Telekomunikasi: Teknologi 2G masih mendominasi di wilayah ibu kota kecamatan perbatasan, membatasi aksesibilitas layanan telekomunikasi.
3. Sumber Energi: PLTD di PKSN Long Nawang hanya beroperasi pada malam hari, menyiratkan keterbatasan akses energi di siang hari.
4. Kondisi Bandara Perintis: Fasilitas bandara perintis yang terbatas masih belum memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang diinginkan.
5. Akses Air Bersih: Layanan air bersih oleh PDAM hanya mencakup 3 desa di Kecamatan Kayan Hulu, meninggalkan banyak wilayah lainnya.

Fasilitas Pengelolaan Sampah dan TPA: Tidak ada fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di kawasan perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah bergerak cepat dengan meningkatkan jumlah alat berat di setiap kecamatan untuk mendukung pembangunan jalan. Namun, tantangan infrastruktur yang kompleks membutuhkan kolaborasi yang lebih luas.

Rapat Bersama BNPP RI ini diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan perbatasan, memperkuat konektivitas, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Narasumber yang hadir dalam rapat ini adalah:

1. Bupati Kabupaten Malinau (Bupati Wempi W Mawa, SE., MH)
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM
6. Kepala Biro Perencanaan Kemendes PDTT

MODERATOR
1.  Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian III, BNPP;
2. Perencana Ahli Madya, Bidang Faslak Monev, Asdep Infrastruktur Fisik, BNPP.®