NUNUKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 bertempat di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/05).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga: Belajar Anti Korupsi, 3 Desa Dari Kabupaten Bulungan Berguru ke Sebatik
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum koordinasi pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya, Ingkong Ala menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kedaulatan Negara, penguatan Identitas ebangsaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur, dan percepatan investasi guna mendorong kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan selalu menjadi isu strategis karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan orang, hingga persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
“Kawasan perbatasan merupakan wajah kedaulatan negara dan simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Hermanus berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi gerbang perdagangan internasional, pusat logistik utara Kalimantan, serta kawasan industri berbasis sumber daya lokal.
Robby menegaskan pentingnya penetapan prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pada sektor konektivitas jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti UGM yang dipimpin oleh Mudrajad Kuncoro atas kontribusi kajian strategis dalam mendukung arah transformasi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap lahir sinkronisasi program dan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda depan Indonesia.® (Ak)
