Menu

Mode Gelap

Advertorial · 24 Jun 2022 08:53 WITA

Perlu Inventarisir TKA, IMTA Jadi Peluang Meningkatkan PAD


 Perlu Inventarisir TKA, IMTA Jadi Peluang Meningkatkan PAD Perbesar

TANJUNG SELOR [siagasatu.co.id] – Adanya mega proyek di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kawasan Industri serta PLTA Sungai Kayan, juga akan menarik Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kaltara.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum mengatakan, pengawasan orang asing harus ketat. Khususnya TKA. Bahkan diharuskan untuk dicatat dan terdata.

Karena itu, gubernur meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara segera menginventarisir jumlah TKA yang bekerja di Kaltara.

Hal ini dimaksudkan, agar jumlah TKA dapat terdata dengan baik. Baik dari sisi dokumen mereka, maupun kegiatannya.

“Penekanan Saya, pengawasan orang asing betul-betul ketat. Jangan sampai ada orang asing yang kerja di Kaltara tidak terdata atau tercatat,” tegas gubernur.

Ia juga meminta, agar kabupaten dan kota juga memantau dan mengawasi TKA yang ada di daerahnya.

Menurutnya, selain pengawasan yang ketat, adanya dua mega proyek juga berpeluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur juga mengungkapkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi peluang baru dalam meningkatkan PAD. Dalam aturannya, IMTA diberikan oleh oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang pasti akan didata dulu. Dan kita pastikan semua tercatat. Sehingga pengawasan dan jika memang ada peluang untuk PAD, dalam hal menarik pajak atau retribusi TKA bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Sugiatsyah mengatakan, menarik IMTA ataupun pajak TKA bisa dilakukan, karena perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing.

Wajib retribusi ataupun pajak, dalam aturannya adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, retribusi ataupun termasuk pemungutan termasuk pemotong retribusi.

“Itu bisa masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam aturannya seperti itu,” terangnya.® (dkisp-adv)

Artikel ini telah dibaca 52 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Bupati Nunukan Irwan Sabri Terima Audiensi Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut

17 April 2025 - 20:56 WITA

Bupati Nunukan Irwan Sabri Terima Audiensi Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut

Pemprov Kaltara Prioritaskan Pemerataan Pembangunan Wilayah Perbatasan

17 April 2025 - 09:42 WITA

Pemprov Kaltara Prioritaskan Pemerataan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Penguatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat, Wabup Hermanus Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Pratama Sebuku

16 April 2025 - 15:47 WITA

Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Pratama Sebuku

Kunjungan Perdana, Wagub Ingkong Disambut Meriah Masyarakat Apau Kayan

16 April 2025 - 15:36 WITA

Kunjungan Perdana, Wagub Ingkong Disambut Meriah Masyarakat Apau Kayan

Audiensi Dengan Perusahaan, Bupati: Perusahaan Harus Terbuka dalam Informasi Lowongan Kerja

16 April 2025 - 08:25 WITA

Audiensi Dengan Perusahaan

Plh. Sekprov Hadiri Entry Meeting LKPD Dan LKKL 2024, Wujudkan Komitmen Tata Kelola Keuangan Berkualitas

16 April 2025 - 07:32 WITA

Plh. Sekprov Hadiri Entry Meeting LKPD Dan LKKL 2024, Wujudkan Komitmen Tata Kelola Keuangan Berkualitas
Trending di Advertorial