Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 19 Dec 2025 10:02 WITA

Perkuat Penegakan Hukum Humanis, Bupati Nunukan Hadiri Penandatanganan MoU Pidana Kerja Sosial


 Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding, Kamis (18/12/2025). Perbesar

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding, Kamis (18/12/2025).

TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Bagian Dari Penanganan Bencana Banjir, Pemkab Nunukan Gelar Lokakarya Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dan PKS antara Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota se-Kalimantan Utara dengan para bupati dan wali kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kerja sama ini berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah ini dalam penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta keadilan yang merata serta meningkatnya kepatuhan hukum di tengah masyarakat Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial tidak semata-mata merupakan bentuk hukuman, melainkan sarana pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi melalui kegiatan sosial. Keberhasilannya tentu membutuhkan kerja sama erat antara kejaksaan dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lokasi kerja sosial serta pengawasan pelaksanaannya,” tambahnya.® (AK)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian, Bupati Wempi Titip Pesan Kepada 44 Tenaga Terampil Siap Gali Potensi dan Bngun Desa

12 November 2026 - 22:06 WITA

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

12 November 2026 - 16:29 WITA

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

12 November 2026 - 16:13 WITA

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif, Dorong Peningkatan Kopetensi dan Kreativitas Guru

12 November 2026 - 11:01 WITA

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya, “Jaga Warisan Leluhur Identitas Budaya Bulusu”

11 November 2026 - 17:14 WITA

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026

11 November 2026 - 17:06 WITA

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026
Trending di Advertorial