MALINAU, siagasatu.co.id — Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Malinau atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (28/7/2026).
Baca Juga: Pemkab Malinau Dukung Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta Untuk Perkuat Pendidikan Karakter
Dalam sambutannya, Jakaria menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut bukan sekadar agenda konstitusional tahunan, tetapi merupakan wujud kemitraan yang kokoh, transparan, dan bertanggung jawab antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Malinau mengapresiasi seluruh pandangan, saran, dan kritik konstruktif fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik.
Menanggapi pandangan fraksi, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperluas pemerataan pembangunan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperketat pengelolaan hibah dan bantuan keuangan, serta mempercepat realisasi belanja modal dan pelayanan publik.
Pemkab juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan pemanfaatan SILPA, serta memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Jakaria menegaskan, pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan tetap menjadi prioritas, terutama melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah menjadikan masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dan segera menindaklanjutinya. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat untuk mewujudkan Malinau yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.® (red)
