MALINAU, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar rapat pembahasan penerapan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait skema Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), yang berlangsung di ruang rapat Sekda Malinau, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Francis, S.Pd., M.Pd., yang menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara mentah, melainkan perlu dikaji secara lebih teknis dan disesuaikan dengan kondisi daerah.
Baca Juga: Entry Meeting LKPD 2025, OPD Malinau Didorong Percepat Penuhi Dokumen
Ia menjelaskan, dalam edaran yang menjadi dasar kebijakan, terdapat sejumlah ketentuan termasuk pengecualian bagi jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan menjalankan WFH. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu dianalisis kembali agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kalau pejabat hadir setiap hari di kantor, tetapi tidak didukung oleh pelaksana teknis, tentu ini menjadi kontradiktif. Jadi perlu kita sesuaikan dengan kondisi riil di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Francis menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah efisiensi. Oleh karena itu, jika setelah dianalisis kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan, maka Pemkab Malinau dapat mempertimbangkan alternatif kebijakan lain dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.
Dalam rapat tersebut, disepakati akan disusun dua opsi untuk diajukan kepada pimpinan daerah. Opsi pertama adalah penerapan WFH/WFO dengan pola pengaturan yang disesuaikan, termasuk sistem piket atau penjadwalan kehadiran. Sedangkan opsi kedua adalah tidak menerapkan WFH, namun menggantinya dengan kebijakan lain yang tetap mendukung efisiensi kerja.
Untuk sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, dipastikan tidak termasuk dalam skema WFH. Namun demikian, pengaturan tetap dapat dilakukan secara internal, seperti penyesuaian jadwal kerja tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Esensi dari edaran ini tetap kita jalankan, yaitu efisiensi, tetapi bisa dalam bentuk kebijakan lain yang lebih sesuai,” tambahnya.
Hasil kajian dari perangkat daerah terkait, termasuk BKPP dan bagian organisasi, nantinya akan diformulasikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Malinau dalam mengambil keputusan.
Rapat ini menjadi langkah awal Pemkab Malinau dalam memastikan kebijakan transformasi budaya kerja ASN dapat berjalan efektif, adaptif, dan tetap mengutamakan pelayanan publik.® (HS)
