JAKARTA, siagasatu.co.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penjabat (Pj.) kepala daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing.
“Sebab daerah yang hanya mengandalkan dana transfer pemerintah pusat akan kesulitan untuk maju,” papar Mendagri saat memimpin rapat koordinasi dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jumat (9/6/2023).
Rapat itu dalam rangka menjamin peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik serta Implementasi Kebijakan Strategis Nasional di Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja.
Mendagri mengatakan PAD dibutuhkan untuk mendukung berbagai program yang disusun oleh daerah. Selain itu, PAD yang kuat dapat membuat daerah tidak terpengaruh terhadap dinamika fiskal di tingkat pusat sehingga lebih mandiri.
“Untuk meningkatkan PAD, Pj kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan dengan mencari peluang potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD,” papar Mendagri.
Mendagri mengatakan, daerah-daerah yang hanya mengandalkan dana transfer pemerintah pusat akan kesulitan untuk maju. Terlebih, daerah yang dana transfernya banyak digunakan untuk belanja pegawai.
“Maka kuncinya adalah menghidupkan sektor swasta, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri, baik yang ultra mikro yang kecil, mikro pedagang-pedagang kaki lima, (hingga) menengah,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri menegaskan, Pj. kepala daerah perlu memberikan kebijakan yang mempermudah sektor usaha untuk tumbuh. Hal itu misalnya dari proses perizinan usaha hingga pengenaan pajak. “Jadi rekan-rekan tolong dibangun swastanya,” jelas Mendagri.
Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil menghidupkan sektor swasta. Keberhasilan itu, membuat dana transfer pusat hanya berperan sebagai pemancing bagi pembangunan di daerah tersebut.
Dia mengingatkan Pj. kepala daerah agar memanfaatkan jabatannya untuk membangunkan sektor swasta di daerahnya masing-masing.
Selain soal PAD, Pj. kepala daerah juga diarahkan agar mampu meningkatkan realisasi belanja. Ini terutama realisasi belanja yang dampaknya terasa oleh masyarakat.®
