JAKARTA [siagasatu.co.id] – Mengutip berita dilansir suarajokotingkir.com, Sabtu (9/7/22). Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam, meminta pemerintah untuk merubah sistem BBM bersubsidi kepada rakyat. Karena menurutnya, dalam BBM bersubsidi tersebut sangat potensial dijadikan sebagai alat politik.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menganggap bahwa mestinya pemerintah memberikan haknya rakyat secara langsung dan memang rakyat saat ini tengah membutuhkan. Legislator Senayan ini juga mengatakan jangan sampai kebijakan BBM bersubsidi dimainkan oleh pengusaha atau oknum-oknum tertentu.
“Teknologi MyPertamina kita dukung, tapi pemerintah mesti merubah sistem BBM bersubsidi. Pun, janganlah BBM bersubsidi dijadikan sebagai alat politik, itu menipu rakyat. Apalagi kemudian dimainkan melalui pengusaha atau oknum-oknum tertentu,” serunya tegas, dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (9/7/2022).
DPR RI, kata Ridwan Hisjam, saat ini tengah melakukan pembahasan tentang BBM bersubsidi dan hingga kini belum selesai. Juga, baru nanti pada Bulan Agustus 2022, dibacakan Presiden RI, Joko Widodo, APBN terkait berapa besaran BBM bersubsidi, termasuk pula subsidi listrik kepada rakyat.
“Berapa besaran BBM bersubsidi, termasuk subsidi listrik kepada rakyat baru nanti akan dibacakan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Bulan Agustus 2022,″ ujarnya.
Dia menyitir amanat UUD 1945 pasal 33, bahwa negara dalam hal ini pemerintah wajib menjamin terciptanya kemakmuran rakyat. Dia menyebutkan empat macam subsidi yang harus dikelola dan ditata dengan baik. Karena menurutnya, sejak orde baru hanya dijadikan alat politik.
”Seperti subsidi pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan subsidi energi, karena sejak zaman orde baru dalam subsidi tersebut hanya jadi alat politik, maka hal itu harus ditata kembali,” ungkapnya.
Saat dirinya sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI, pada periode 2014-2019 silam, pihaknya pernah menginisiasi adanya subsidi pendidikan secara langsung lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersama Menteri Pendidikan.
”Kami pernah membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk anak-anak sekolah tingkat SD sekian, SMP sekian, maupun SMA sekian, bahkan hingga beasiswa mahasiswa, itu semua tepat sasaran, karena diberikan langsung kepada yang bersangkutan, bukan kepada sekolah,” kisahnya.
Dia mengatakan, seharusnya subsidi energi, termasuk BBM dan listrik sebagai kebutuhan dasar rakyat maka pemerintah harus menyiapkan subsidi. Semacam sistem Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam subsidi energi tersebut.
”Katakanlah disebut Kartu Indonesia Energi (KIE), regulatornya dari Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial, tetapi konsultanlah yang harus jadi pelaksana, bukan pemerintah,” imbuhnya.
Juga, pihak konsultan yang berwenang melakukan seleksi dan bertanggungjawab bilamana terjadi pelanggaran terhadap subsidi energi tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui sistem apkikasi MyPertamina kepada rakyat. Saat ini, masih dalam tahap uji coba, dimulai 1 Juli hingga 30 September 2022.
“Konsepsi subsidi energi secara langsung itu sebulan lalu, pada FGD Pertamina bersama Holding dan Sub Holding sudah tersampaikan dan Ibu Nike dari Pertamina setuju dengan subsidi energi yang dilakukan secara langsung kepada rakyat, tidak ditaruh di Pertamina sehingga Pertamina bisa bekerja sesuai profesionalismenya, mencari keuntungan,” pungkasnya.®
Editor: Harianto Rivai
