JAKARTA, siagasatu.co.id — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Gedung Radius Prawiro Kemenkeu RI lantai 9, Jakarta Pusat, Senin (21/4/25).
Pertemuan ini merupakan agenda konsultasi terkait efisiensi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Baca Juga: Pemprov Kaltara Siap Wujudkan Program Sekolah Rakyat di Bumi Benuanta
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menyampaikan terkait program penuntasan perbatasan khususnya akses jalan di perbatasan Kaltara dengan total panjang jalan 995,86 KM dan jembatan 92 unit/3.070 meter yang menelan anggaran sebesar Rp 34,5 Triliun.
“Ini sesuai fokus dan lokus ruas perbatasan Kaltara yang mendukung Astacita RT RPJMN 2025-2029 dan Draft Renstra PU 2025-2029 yang dicetuskan Presiden RI Prabowo Subianto”, ujar Gubernur.
Untuk itu, Gubernur Zainal berharap dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk program percepatan pembangunan perbatasan agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan didaerah perbatasan di Provinsi Kaltara.
“Hal ini penting, seperti menghubungkan akses menuju Kaltim sebagai penyangga IKN, akan membuka akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan hingga menjaga kedaulatan NKRI,” jelasnya.
Turut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Asisten bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat, S.KM., M.AP., Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Ir. Helmi, Kepala Bidang Anggaran dan BAK BKAD Kaltara Nurdin, S.E., Kasubbid Anggaran BTL dan Pembiayaan pada BKAD Kaltara Fauzan Adhie, S.E,.®
