JAKARTA, siagasatu.co.id — Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat (SR) di Bumi Benuanta.
Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj. Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si., beserta rombongan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara hadir dalam acara Desk Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4).
Baca Juga: Wagub Ingkong Dorong Percepatan Swasembada Pangan Nasional di Daerah
Dalam kesempatannya, Pj Sekprov Bustan menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara telah mengajukan proposal mengenai SR melalui Dinas Sosial Kaltara beberapa waktu lalu.
Program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan untuk anak – anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah berkas yang kita bawa di verifikasi sudah selesai, tinggal nanti eksekusi di lapangan terkait prakonstruksi dan PKS-nya di bulan Mei lalu untuk prakonstruksinya diupayakan di bulan Juli,” ucap Bustan ketika ditemui selepas acara.
Ia menjelaskan, pada awalnya Pemprov Kaltara sudah mengusulkan satu lokasi dengan luas lahan 2 hektar di Kabupaten Bulungan, namun ditingkatkan lagi menjadi 5 hektar guna menyesuaikan dengan konsep SR sebagai sekolah terpadu.
“Awalnya kita mengusulkan di Desa Gunung Agung di Tanjung Palas tapi karena tidak memenuhi syarat kita beralih ke Gunung Sari, dan tetap di Kabupaten Bulungan dan alhamdulillah sesuai,” imbuhnya.
Terakhir, Bustan menyampaikan pesan Gubernur Zainal kepada masyarakat Kaltara khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang memiliki anak usia sekolah bisa memanfaatkan program pemerintah ini, bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas dengan menerapkan sistem sekolah berasrama atau disebut juga Boarding School.
“Masyarakat jangan khawatir karena pemerintah provinsi dan pusat hadir memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah gratis dengan kualitas unggulan,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi Pj Sekprov Kaltara, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., dan Kepala Bappeda – Litbang Bertius,S.Hut., beserta jajaran dari instansi terkait.®
