MALINAU, siagasatu.co.id — Kabupaten Malinau resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG serta Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025.
Acara yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel MC pada Selasa (18/11/2025) ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAS) Malinau, Lawing Liban, S.Sos., M.Si.
Baca Juga: Malinau Unjuk Kekuatan, Taekwondo Intimung Borong 10 Medali di Kejuaraan Nasional
Dalam sambutannya, Lawing Liban secara tegas meluruskan kesalahpahaman umum mengenai konsep gender.
“Gender ini bukan jenis kelamin. Gender adalah peran sosial yang terbentuk dari budaya dan kebiasaan di masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa peran gender bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dinamika sosial dan budaya, berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis. Pemahaman konsep yang tepat ini menjadi kunci sukses dalam menyusun program yang benar-benar responsif gender.
Lawing menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dari Deputi PUG Kementerian PPA RI dan seluruh peserta pelatihan. Ia menekankan bahwa implementasi PUG bukanlah tugas eksklusif satu perangkat daerah saja.
“Implementasi PUG bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi, koordinasi, dan komitmen yang kuat,” ujar Lawing.
Menurutnya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebenarnya telah memiliki kegiatan yang bersinggungan dengan isu gender, namun seringkali belum teridentifikasi atau diangkat secara eksplisit dalam perencanaan. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu aparatur memahami “di mana letaknya dan bagaimana mengangkatnya dalam perencanaan.”
Lawing juga menyoroti kendala utama yang sering dihadapi DPPPAS dalam menyusun program, yaitu kesulitan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dari seluruh OPD.
“Kami sering kesulitan mengumpulkan data dari OPD karena masih banyak yang bingung data apa saja yang masuk kategori gender. Melalui pelatihan ini, kami berharap hal itu bisa lebih jelas,” tambahnya.® (HS)
