TARAKAN [siagasatu.co.id] – Panjangnya antrian dan kemacetan acap hari terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan merupakan fenomena sosial yang tak berujung. Kisah lama yang tak kunjung ada penyelesaiannya, bahkan bertambah amburadul. Kondisi ini sangat memprihatinkan, baik itu dilihat dari kacamata hukum, maupun kacamata sosial.
Saat ini menjadi pemandangan yang biasa jika terjadi antrian panjang di sekitar SPBU yang ada di Tarakan. Hal itu jelas memiliki dampak buruk yakni muncul kemacetan, sehingga menganggu roda perekonomian masyarakat di wilayah Tarakan dan sekitarnya. Ironisnya, belum terlihat adanya upaya dari pihak Pertamina dan Pemda setempat maupun aparat kepolisian untuk mengurai persoalan itu sekaligus mencari penyebab adanya antrian itu.
Padahal, masyarakat telah banyak mengeluh jika antrian yang panjang itu sangat menganggu aktivitas masyarakat setempat.
Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNPPAN) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fajar Mentari (FM), menyebutkan, jika mau ditelisik dan ditelusuri banyak kejanggalan yang terjadi di balik adanya antrian tersebut. “Karena nampak jelas bahwa SPBU itu dibanjiri oleh truk-truk pengangkut timbunan dan bahan material bangunan lainnya, ujar FM.
Antrian panjang truk-truk pengangkut tanah timbunan yang akan disuplai ke salah satu perusahaan industri di Tarakan yang diduga menggunakan BBM subsidi.
Dikatakan FM, pada tahun 2019 lalu, SPBU dibanjiri oleh Pengetap BBM yang tidak mengantongi izin resmi. Berbeda dengan antrian di 2022 ini, truk penimbun ini sangat memadati badan jalan untuk mengantri BBM subsidi.
“Truk-truk tersebut berjejer di jalan dan secara terang-terangan untuk mengantri mengambil BBM subsidi. Bahkan banyak diantara mereka yang bermalam di sepanjang jalan menuju pintu masuk SPBU untuk mengambil BBM di keesokan harinya.
Lalu mengapa para pihak yang berkewenangan masih pura-pura buta-tuli, karena diam itu menerangkan terjadinya pembiaran,” sergahnya.
Perlu kita ketahui bersama, lanjut FM, bahwa kegiatan truk-truk itu diduga untuk armada penimbunan kegiatan proyek, “tambah parahnya lagi mereka mengantri BBM bersubsidi. Meskipun sampai saat ini, banyak keluhan,” pungkas FM.
Sehingga menarik keinginan media ini untuk melakukan investigasi.® (Harianto Rivai)
