Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 10 Jun 2022 10:01 WITA

Area Blank Spot Perlu Penanganan Serius


 OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6). Perbesar

OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6).

TANJUNG SELOR [siagasatu.co.id] – Penanganan area blank spot di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan diperlukan penanangan serius untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga arus penyebaran informasi agar cepat dan merata diterima oleh seluruh masyarakat provinsi termuda ini.

“Saya dapat informasi bahwa akan ada bantuan peralatan dari kementerian Kominfo, untuk dipasang repeater, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat itu bisa segera masyarakat ketahui,” jelas gubernur saat menerima kunjungan monitoring rombongan Ombudsman RI, Kamis (9/6/2022).

Pembahasan bersama Ombudsman adalah mengenai tantangan penyebaran informasi publik di Kaltara. “Faktor geografis Kaltara ini handicapnya luar biasa, ratusan tempat masih blank spot makanya memang perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah,” ujar gubernur.

Oleh sebab itu, gubernur meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara untuk terus bergerak dan memantau perkembangan tingkatan penyebaran informasi di setiap kegiatan pelayanannya.

“Agar melakukan monev enam bulan sekali, untuk memberikan informasi-informasi yang masyarakat harus ketahui,” ujar gubernur.

Adapun turut mendampingi pertemuan dengan Ombudsman RI tersebut meliputi Kepala DKISP Kaltara Ilham Zein dan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltara Muhammad Isya.

Gubernur juga berterimakasih kepada Ombudsman RI yang turut membantu menampung pengaduan masyarakat terkait penyebaran informasi agar Pemprov Kaltara. Di mana hal itu akan menjadi catatan untuk terus berbenah dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti ada solusinya dan kita harap Ombudsman RI bisa memperjuangkan Kaltara ini mendapat bantuan dari kemeterian khususnya masalah penyampaian informasi ke masyarakat,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Ombudsman RI wilayah Kaltara membuka pelayanan dengan menghubungi nara hubung di 08112743737. Dapat juga langsung menghubungi pusat pelayanan Ombudsman RI pusat di nara hubung 137 atau Whatsapp 082137373737, surel: pengaduan@ombudsman.go.id . Atau mengisi formulir pemgaduan online di ombudsman.go.id/pengaduan.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Meriah, Pawai Budaya dan Karnaval Kendaraan Hias Ramaikan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan

11 October 2026 - 09:19 WITA

Meriah, Pawai Budaya dan Karnaval Kendaraan Hias

DWP Kaltara Gelar Seminar Gaya Hidup Sehat dan Perawatan Kulit

10 October 2026 - 07:34 WITA

DWP Kaltara Gelar Seminar Gaya Hidup Sehat dan Perawatan Kulit

Pemkab Nunukan Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi pada Dies Natalis ke-VI Politeknik Negeri Nunukan

9 October 2026 - 15:13 WITA

Pemkab Nunukan Dukung Penguatan Pendidikan Vokasi

Menuju Irau Ke-12 dan HUT Ke-27 Kabupaten Malinau, Sekda Ernes Pimpin Rapat Finalisasi Perkuat Koordinasi dan Kesiapan Lintas OPD

9 October 2026 - 11:08 WITA

Menuju Irau Ke-12 dan HUT Ke-27 Kabupaten Malinau, Sekda Ernes Pimpin Rapat Finalisasi Perkuat Koordinasi dan Kesiapan Lintas OPD

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

9 October 2026 - 07:02 WITA

Wagub Hadiri Paripurna Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan

Bupati Wempi Buka Ruang Dialog, Keluhan Nakes di Pelosok Desa Malinau Jadi Perhatian

8 October 2026 - 19:13 WITA

Bupati Wempi Buka Ruang Dialog
Trending di Advertorial