MAKASSAR, siagasatu.co.id — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10).
Baca Juga: Hadiri TEI 2026, Wagub Dorong Produk Unggulan Kaltara Tembus Pasar Internasional
Sidang terbuka yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas tersebut membahas disertasi berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
Dalam proses pengujian, Zainal mendalami metodologi, temuan penelitian, serta kebaruan kajian mengenai penerapan tata kelola pemerintahan digital dalam pengelolaan PAD.
Menurutnya, transformasi digital di sektor pemerintahan tidak cukup hanya mengubah layanan administrasi menjadi berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi juga harus memberikan dampak nyata terhadap transparansi, efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan daerah.
“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” ujar Zainal.
Ia juga menekankan bahwa sistem digital perlu dirancang agar mudah diakses masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan, pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
Keterlibatan Zainal sebagai penguji eksternal menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah dalam forum akademik, khususnya dalam menghubungkan kajian ilmiah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang penelitian ilmiah sebagai salah satu landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik.
Kajian yang relevan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Melalui keterlibatan dalam forum akademik tersebut, hubungan antara Pemprov Kaltara dan Unhas diharapkan semakin terbuka untuk kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan perumusan kebijakan publik.® (dkisp)
