TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul terdeteksinya 282 titik panas (hotspot) di Kaltara hingga 11 September 2026.
Data pemantauan hotspot dari satelit Terra Aqua, SNPP, dan NOAA20 NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi (High Confidence Level) menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada Agustus, yakni mencapai 183 titik. Sementara hingga 11 September 2026, tercatat tambahan 71 hotspot.
Baca Juga: MTQ Nasional XXXI, Gubernur Minta Kafilah Tampil Percaya Diri
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) Dishut Kaltara, Maryanto, S.Hut., M.AP., mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian serius meskipun jumlah hotspot Kaltara masih lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.
“Jumlah hotspot kita memang masih lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain. Namun, kenaikan pada Agustus harus menjadi perhatian. Kita tidak boleh lengah,” kata Maryanto, Ahad (13/9).
Secara nasional, tercatat 34.404 hotspot di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kaltara berada di peringkat ke-19.
Berdasarkan data rekapitulasi Sipongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, hotspot Kaltara tercatat satu titik pada Januari, satu titik pada Februari, dua titik pada Maret, 10 titik pada April, delapan titik pada Mei, tiga titik pada Juni, tiga titik pada Juli, kemudian meningkat menjadi 183 titik pada Agustus dan 71 titik hingga 11 September.
Kondisi tersebut mendorong Dishut Kaltara untuk memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini di lapangan. Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi perhatian.
Pertama, memperkuat patroli terpadu dan ground check cepat dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh kabupaten/kota. Setiap koordinat hotspot yang terdeteksi melalui sistem Sipongi akan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.
Kedua, meningkatkan sinergi lintas lembaga bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Manggala Agni, tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, serta masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani lebih cepat.
Ketiga, memperkuat edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada masyarakat dan pemegang izin konsesi hutan. Edukasi ini penting untuk mencegah penggunaan api dalam membuka maupun membersihkan lahan.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kita mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa mengambil langkah secepat mungkin,” jelasnya.
Maryanto menegaskan, peningkatan hotspot harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, masyarakat, pemegang izin dan seluruh pihak terkait memiliki peran penting dalam mencegah Karhutla, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.
Dishut Kaltara berharap peningkatan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak dapat menjaga kondisi tetap terkendali. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.® (dkisp)
