Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 4 Mar 2026 19:46 WITA

Gubernur Ingatkan ASN Terkait Larangan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H


 Gubernur Ingatkan ASN Terkait Larangan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H Perbesar

TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2026 sebagai langkah tegas menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 700.1.2.2/0872/INSPEKTORAT/GUB sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Rabu (4/3).

Baca Juga: Pemprov Targetkan PAD dari Perdagangan Karbon

Zainal menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemprov Kaltara dilarang meminta, memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam peringatan Idulfitri 1447 H/2026 M.

“Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi,” ujarnya dalam surat edarannya.

Ia juga menekankan bahwa permintaan dana atau hadiah, termasuk sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan nama apa pun, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan instansi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.

Untuk gratifikasi berupa makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dengan tetap melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi untuk diteruskan ke KPK.

Selain itu, Zainal melarang ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia turut mengimbau masyarakat, instansi, lembaga dan pelaku usaha agar tidak memberikan gratifikasi kepada ASN.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” pungkasnya.® (dkisp)

 

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian, Bupati Wempi Titip Pesan Kepada 44 Tenaga Terampil Siap Gali Potensi dan Bngun Desa

12 November 2026 - 22:06 WITA

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

12 November 2026 - 16:29 WITA

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

12 November 2026 - 16:13 WITA

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif, Dorong Peningkatan Kopetensi dan Kreativitas Guru

12 November 2026 - 11:01 WITA

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya, “Jaga Warisan Leluhur Identitas Budaya Bulusu”

11 November 2026 - 17:14 WITA

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026

11 November 2026 - 17:06 WITA

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026
Trending di Advertorial