MALINAU, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Malinau mengakui adanya penurunan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Meski demikian, Pemkab memastikan dampak kebijakan tersebut tidak akan berimbas luas, terutama terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan simulasi untuk mengantisipasi dampak penurunan transfer tersebut. Salah satu fokus utama adalah memastikan kebijakan itu tidak berujung pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
“Untuk Malinau, memang saat ini kita juga mengalami penurunan transfer pusat ke daerah yang cukup tinggi. Tapi kita mensimulasi bagaimana dampak penurunan ini tidak berdampak terlalu luas, terutama kepada pemerintah dan pegawainya,” kata Ernes, Selasa, (16/12/25).
Baca Juga: Dihadiri Ketua Umum PGRI, Malinau Tuan Rumah Upacara HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, penyesuaian anggaran tidak boleh serta-merta menurunkan kinerja maupun pendapatan pegawai. Karena itu, Pemkab Malinau memilih menyiasati pengurangan anggaran melalui pengetatan belanja operasional.
“TPP Malinau tidak kita kurangi. Yang kita lakukan adalah menekan biaya-biaya operasional yang masih bisa disesuaikan,” ujarnya.
Menurut Ernes, efisiensi dilakukan pada sejumlah pos, antara lain biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, alat tulis kantor (ATK), belanja kegiatan, hingga biaya makan dan minum. Selain itu, pemerintah daerah juga akan lebih selektif dalam penyediaan biaya BDM yang selama ini cukup besar.
“Yang dulu koordinasi bisa tiga sampai lima kali, sekarang kita buat dua atau satu kali. ATK kita sentralisasi, biaya rapat dan kegiatan kita sesuaikan. Dari situ kita bisa menyiasati turunnya transfer daerah tanpa menyentuh TPP,” katanya.
Ernes menegaskan, kebijakan menjaga TPP ini diambil karena dampaknya dirasakan langsung oleh banyak pihak. “TPP ini dirasakan bukan hanya oleh pegawai, tapi juga oleh istri, suami, anak, dan keluarga. Ada pegawai yang tidak punya SPPD, tapi mereka punya TPP. Kalau SPPD dipotong, mereka tidak terlalu terdampak. Tapi kalau TPP dipotong, dampaknya besar bagi keluarga,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Malinau memastikan TPP ASN tetap aman pada 2026. Ernes berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“TPP Malinau aman untuk tahun depan. Harapan kita, ini betul-betul menjadi motivasi agar kinerja ASN Malinau ke depan, termasuk 2026, tetap meningkat,” kata Ernes.(HS)
“Teruslah Bersemangat dan Bekerjasama”
“Saya Ada Untuk Semua”
“Bersama Kita Pasti Bisa”
“Salam Harmonis Untuk Kita Semua”
