Menu ✖

Mode Gelap

Daerah · 6 Oct 2025 13:48 WITA

Kemkomdigi: Blokir IMEI bukan untuk Balik Nama, Tapi Perlindungan jika Ponsel Hilang atau Dicuri


 Kemkomdigi: Blokir IMEI bukan untuk Balik Nama, Tapi Perlindungan jika Ponsel Hilang atau Dicuri Perbesar

JAKARTA, siagasatu.co.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan aturan layanan blokir dan pendaftaran ulang nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada telepon genggam, ponsel disebut juga Handphone (HP).

Dalam Siaran Press Release pada Sabtu (4/10), Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan pada layanan blokir dan pendaftaran ulang IMEI nama ponsel ini bukanlah seperti aturan balik nama pada kendaraan bermotor.

Ia menambahkan pada peraturan ini, Kemkomdigi juga tidak akan mewajibkan pengguna memiliki tanda kepemilikan ponsel.

Baca Juga: Tinjau PLBN Sebatik, Pemerintah Dorong Kolaborasi Bersama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri,” ucap Wayan Toni.

“Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” sambungnya.

IMEI, sebut Wayan, berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah. Dengan hadirnya sistem ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.

Namun sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.

Lanjutnya, IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal atau Black Market (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Wayan menjelaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” terangnya.

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarak.®

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

18 November 2026 - 12:27 WITA

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif, Bupati Malinau Serahkan Medali kepada Para Juara

18 November 2026 - 09:23 WITA

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak di Pekan Olahraga Porprov II Kalimantan Utara Tahun 2026

18 November 2026 - 09:12 WITA

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak

Emas Di Tangan Putri, Perunggu Di Genggaman Putra, Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

18 November 2026 - 09:02 WITA

Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

18 November 2026 - 08:09 WITA

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak, Tiga Raperda Masuk Pembahasan DPRD Nunukan

18 November 2026 - 07:48 WITA

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak
Trending di Advertorial