Menu ✖

Mode Gelap

Daerah · 17 Feb 2024 15:13 WITA

Upaya Penurunan Stunting, Pemkab Malinau Turun Langsung Gelar Rembuk Stunting


 Upaya Penurunan Stunting, Pemkab Malinau Turun Langsung Gelar Rembuk Stunting Perbesar

MALINAU, siagasatu.co.id — Penanganan stunting di desa lokus stunting merupakan salah satu persoalan khusus yang harus di monitoring oleh Pemkab Malinau melalui Bappeda dan Litbang.

Monitoring ini tidak hanya dari sisi laporan melainkan juga melihat secara langsung keadaan di lapangan. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Drs. Agustinus, M.AP. dalam arahannya saat menghadiri Rembuk Stunting di salah satu desa lokus stunting, yakni Desa Lubak Manis, pada Jum’at (16/02).

Baca Juga: Monitoring ke TPS, Bupati Wempi : Antusias Masyarakat Malinau Sangat Tinggi

“Karena kita harus berupaya bagaimana di tahun 2024 ini angka stunting kita di Kabupaten Malinau yang saat ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia berada di 23%, minimal turun di tahun 2024 ini sebesar 14% berarti ada 9% yang harus kita coba minimal atasi,” terang Agustinus.

Karena itu, Bappeda bekerja didukung bersama dengan OPD terkait lain, salah satunya Dinkes sebagai leading sektor untuk mencari tahu apa yang menjadi persoalan di Desa Lubak Manis sehingga munculnya stunting.

“Persoalan di setiap desa pasti berbeda-beda, ada sama hanya satu, dua, tetapi pasti ada perbedaannya. Ini yang mau kita gali, jika kita sudah tahu persoalannya maka akan kita kawal persoalan ini nanti sampai ke rembuk stunting tingkat kabupaten,” ujarnya.

Setelah itu, akan segera diambil langkah-langkah pemecahan persoalannya agar berikutnya persoalan ini tidak muncul lagi.

“Jadi kita mau susun perencanaannya dengan baik jangan sampai perencanaannya itu-itu saja setiap tahun,” ucapnya.

“Jika dalam setiap tahun sama berarti tidak ada upaya kita. Kalau pun ada upaya kita tetapi mungkin tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Karena itu dalam rembuk stunting ini, pemerintah berharap semua stakeholder desa hadir karena penanganan stunting tidak semata hanya tanggung jawab kades tetapi RT juga memiliki tanggung jawab yang sama.

“Kami juga meminta kepada Dinas PMD untuk mengarahkan APBDes bisa mengalokasikan dananya untuk penanganan stunting,” ucapnya.

Terlebih pemerintah daerah memiliki program yang sudah berjalan lama yakni RT Bersih. Jika ini sudah berjalan dengan baik persoalan stunting dirasa bisa di atasi.

“Mari kita berlomba-lomba mencanangkan desa saya bebas dari stunting,” ujarnya.

“Saya harap nanti Tim Percepatan Penurunan Stunting baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kita dapat bersinergi, bekerja sama untuk mengatasi ini,” tambahnya.®

Artikel ini telah dibaca 51 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Irau Malinau 2026 Digelar 20–26 Oktober, Meriahkan HUT ke-27 Kabupaten Malinau

17 October 2026 - 12:25 WITA

Irau Malinau 2026 Digelar 20–26 Oktober

Gubernur Zainal Tekankan Pentingnya Transparansi PAD

16 October 2026 - 19:41 WITA

Gubernur Zainal Tekankan Pentingnya Transparansi PAD

Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Negeri Nunukan (PNN) Diresmikan

16 October 2026 - 19:27 WITA

Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Negeri Nunukan (PNN) Diresmikan

Hadiri TEI 2026, Wagub Dorong Produk Unggulan Kaltara Tembus Pasar Internasional

15 October 2026 - 18:21 WITA

Hadiri TEI 2026, Wagub Dorong Produk Unggulan Kaltara Tembus Pasar Internasional

Wabup Jakaria Buka Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Malinau

15 October 2026 - 18:04 WITA

Wabup Jakaria Buka Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Malinau

Nidji Meriahkan Penutupan Paras Fest 2026, Perputaran Ekonomi Nunukan Capai Rp12,604 Miliar

15 October 2026 - 16:29 WITA

Nidji Meriahkan Penutupan Paras Fest 2026, Perputaran Ekonomi Nunukan Capai Rp12,604 Miliar
Trending di Advertorial