TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, secara daring (virtual) di Ruang Rapat Wagub Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (26/9).
Baca Juga: Rahmawati Zainal Hadiri Rakornas Posyandu 2025, Perluas Penguatan 6 Bidang SPM
Memimpin rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi kepada Gubernur yang telah berusaha untuk mengambil langkah – langkah agar tingginya pertumbuhan ekonomi nasional tersebut,” kata Bima Arya.
Bima memaparkan ada empat langkah strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, optimalisasi Belanja Daerah melalui percepatan realisasi APBD; kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat.
Lalu ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai peluang pertumbuhan daerah, dan terakhir keempat, mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
Dia menekankan pada Realisasi Pendapatan yang tinggi, juga harus diimbangi dengan Realisasi Belanja yang tinggi. “Maka dari itu kita perlu bekerja keras untuk memaksimalkan Realisasi Belanja, karena nilainya masih di bawah dengan yang tahun lalu,” jelasnya.
Wagub Kaltara Ingkong Ala, mendukung arahan Wamendagri tersebut. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah melakukan percepatan.
Pertama, dengan mempercepat pelaksanaan proyek strategis guna meningkatkan realisasi belanja modal. Hal ini juga perlu didukung dengan pengetatan administrasi dan monev berkala.
Kedua, mempercepat proses validasi penerima bantuan sosial serta menetapkan batas waktu pengajuan proposal bantuan keuangan kabupaten/kota. Serta penyusunan standar teknis agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penggunaan alokasi anggaran.
“Pemprov Kaltara terus melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan. Kami ingin memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan realisasi anggaran dapat meningkat sesuai target,” ucap Wagub Ingkong.
Wagub memastikan akan menindaklanjuti arahan Wamendagri dan segera menyampaikan ke Gubernur Kaltara untuk segera ditindaklanjuti ke seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.® (dkisp)
