MALINAU, siagasatu.co.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S..Pi.,MM.,MH pimpinan Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan dan Monitoring Stunting di Kabupaten Malinau bersama yang diselenggarakan di Ruang Rapat Intulun, Rabu (22/07/26) siang.
Baca Juga: Perkuat Sinergi dan Pengawasan, Rakor APIP Se-Kaltara Resmi Dibuka
Dalam rapat koordinasi, ditemukan ada 149 ibu hamil dengan risiko tinggi yang harus dikawal agar melahirkan bayi sehat. Data ini menjadi perhatian utama Puskesmas, Pustu, Dinas Kesehatan, hingga tingkat desa dan RT.
Penyebab Stunting Dipetakan Satu per Satu Dalam rapat yang dihadiri Sekda, Kadinkes, para Camat, dan Kepala Puskesmas itu, penyebab stunting diurai secara detail. Mulai dari faktor ekonomi, perkawinan dini, penyakit bawaan seperti TB dan ginjal, hingga kebiasaan dan kepercayaan masyarakat.
“Kenapa saya minta disebut suku, mata pencaharian, pendidikan? Karena treatment ke suku A, B, C itu berbeda. Ada yang harus tegas, ada yang harus lewat tokoh adat, tokoh agama, atau pendeta,” ujar Sekda.
Pemerintah juga menyoroti rendahnya partisipasi penimbangan balita. Saat ini baru 62-63% balita yang tertimbang. Padahal 38% lainnya belum terdata.
“Kita tidak mau manipulatif data. Kalau 100% datang menimbang, saya yakin bias datanya kecil dan kita tahu kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Libatkan RT dan Desa Mulai 2027 setiap RT wajib mengalokasikan dana untuk penanganan stunting. Kepala Desa dan Ketua RT diminta segera menggerakkan kegiatan penimbangan.
Perkuat Tenaga Kesehatan Akan ada penguatan bagi nakes desa dan Puskesmas sebagai garda depan.
Pemerintah mengusulkan dana, termasuk dari APBD Perubahan dan Dana Desa, difokuskan untuk program stunting. Contohnya dana sekitar Rp5 miliar bisa dibagi ke Puskesmas untuk intervensi langsung.
Pemerintah menekankan pentingnya edukasi perilaku. Contohnya soal pengasuhan anak yang dititip ke orang tua/nenek, makanan anak hanya nasi-garam-ikan, hingga pernikahan di bawah umur.
Pemkab juga berencana membuat sistem pendataan berbasis profil anak di Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar pemantauan lebih akurat dan tidak menjadi “aib”, tetapi sebagai upaya pencegahan.® (red)
