NUNUKAN, siagasatu.co.id — Usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Bupati Nunukan menggelar ramah tamah bersama para camat, kepala desa, dan kepala adat se-Krayan Raya di Gedung Serbaguna Long Bawan, Senin (17/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan sejumlah kebijakan, capaian pembangunan, sekaligus arah pembangunan Kabupaten Nunukan di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nunukan menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menjelaskan, APBD Kabupaten Nunukan yang pada 2025 berada di kisaran Rp1,9 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2027.
Baca Juga: Wabup Nunukan Sambangi Stand UMKM, Dorong Modernisasi Produksi Kerajinan
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja dan melayani masyarakat.
“Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi. Kalau berbicara tentang infrastruktur, kita melihat mana yang menjadi skala prioritas. Semua penting dan semua harus dibangun, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Krayan. Pemkab Nunukan berencana melaksanakan pembangunan ruas jalan Lembudud–Kurid dengan skema multiyears untuk periode 2027–2029.
Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Krayan mengingat kondisi geografis wilayah yang luas dan akses transportasi yang masih menjadi tantangan.
“Kita wajib di tahun 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” katanya.
Bupati juga menyinggung kondisi jalan di Long Layu, Krayan Selatan, yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Meskipun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Bupati menegaskan bahwa masyarakat Krayan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga pemerintah daerah tidak ingin tinggal diam.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Pemkab Nunukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan sekitar Rp983 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kerusakan. Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah diintervensi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Selain itu, Bupati menyampaikan informasi terkait rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terdapat rencana anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, pada 2027 pemerintah pusat juga disebut mengalokasikan sekitar Rp30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Krayan yang berstatus jalan nasional.
Bupati berharap berbagai dukungan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat terus berjalan.
Tekankan 17 Program Unggulan
Di hadapan para kepala desa dan camat, Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah dalam memenuhi janji dan program yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program telah mulai direalisasikan, di antaranya penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa satu program unggulan, serta beasiswa.
Bupati mengakui kuota beasiswa pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan 17 program unggulan yang menjadi bagian dari visi dan misi bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus.
“Sedikit banyaknya apa yang menjadi janji kami bersama Pak Hermanus sudah kami wujudkan dalam 17 program unggulan,” ungkapnya.
Bupati juga meminta para camat dan kepala desa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di kecamatan, sementara kepala desa merupakan perpanjangan tangan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dinilai sangat penting.
“Kalau kita bisa bersatu, berkoordinasi dan bergandengan tangan, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Semua masalah dapat kita pecahkan,” tuturnya.
Bijak Bermedia Sosial, Jaga Kondusivitas Daerah
Bupati juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus terlebih dahulu diklarifikasi dan dikoordinasikan sebelum disebarluaskan.
Ia meminta para kepala desa dan camat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya.
“Di era digitalisasi ini sangat mudah memberitakan hal-hal yang sekiranya tidak benar. Kalau ada hal yang perlu kita klarifikasi dan belum kita ketahui kebenarannya, penting bagi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan berdiskusi,” pesannya.
Bupati berharap pertemuan bersama para camat, kepala desa dan kepala adat tersebut dapat kembali dilaksanakan secara berkala sebagai ruang berbagi informasi dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan pembangunan di wilayah Krayan Raya.
Di akhir sambutannya, Bupati berpesan agar seluruh pemerintahan desa dapat mengelola anggaran secara cermat dan bertanggung jawab, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal.
“Betul-betul kita kelola anggaran seminimal mungkin, tetapi harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi wilayah kerja dan desa kita,” pungkasnya.
Aparat Keamanan Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres turut mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Para kepala desa diharapkan dapat segera menyampaikan kepada aparat apabila terjadi persoalan atau muncul informasi yang berpotensi mengganggu keamanan di wilayah masing-masing.
Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan di wilayah Krayan. Karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, TNI dan Polri sangat diperlukan.
Kapolres juga mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan positif, serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Jika ada informasi, segera sampaikan kepada anggota Polri maupun TNI. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan berita positif dan informasi yang benar,” pesannya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kebinekaan di wilayah Krayan.
DPRD Dorong Kehadiran Pemerintah yang Konkret
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga kehadiran pemerintah yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kami harapkan adalah perhatian pemerintah. Kehadiran pemerintah itu harus konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menjaga keamanan dan kondusivitas, serta mendorong pembangunan Krayan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.® (AK)
