MALINAU, siagasatu.co.id — Upaya memperkuat kerja sama di wilayah perbatasan terus dilakukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan perwakilan Malaysia akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, pada 25 Maret 2026.
Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, menjelaskan bahwa pertemuan ini akan dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh adat, hingga perwakilan dari Malaysia, pada Senin (23/3).
Baca Juga: Gubernur Gelar Open House Hari ke-2 Idulfitri, Pererat Silaturahmi di Tarakan
Dari Indonesia, hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa. S.E., M.H., bersama Lembaga Adat Besar Apau Kayan dan masyarakat adat.
Sementara dari Malaysia, dijadwalkan hadir Wakil Menteri Digital Malaysia, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, serta perwakilan Lab Pacuan Empat Roda L4xN4 Bahagian Ketujuh Kapit, Petrus Tomas Disos beserta rombongan bersama rombongan dari Sarawak.
Menurut Ibau Ala, pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan bilateral di wilayah perbatasan, khususnya dalam aspek sosial budaya, ekonomi hingga pengelolaan kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat adat di kedua negara.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatannya di wilayah adat Long Nawang. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas negara menjadi peluang penting untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga harmoni dan stabilitas kawasan perbatasan,” kata Ibau Ala.
Ia menuturkan, hubungan masyarakat Dayak di Indonesia dan Malaysia sudah terjalin lama sebagai satu rumpun. Karena itu, pertemuan ini juga menjadi ajang mempererat kembali silaturahmi lintas batas.
“Warga Perbatasan berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil seperti Apau Kayan,” jelasnya.
Ibau Ala juga menekankan pentingnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia dan khususnya dari pihak Malaysia, agar segera direalisasikan.
“PLBN dari Malaysia agar bisa segera dibangun, karena ini penting menjadi pintu resmi bagi masyarakat perbatasan. Kami berharap pemerintah Malaysia bisa memberikan perhatian,” ujarnya.
Lebih dari itu, kehadiran PLBN diyakini akan membawa dampak besar, mulai dari peningkatan ekonomi hingga percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Apau Kayan.
“Kalau PLBN sudah ada, ekonomi pasti ikut bergerak dan pembangunan infrastruktur juga akan menyusul,” tambahnya.
Di Long Nawang, harapan itu kini menggantung. Pertemuan ini diharapkan bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi langkah nyata menuju perbatasan yang lebih maju dan sejahtera.® (dkisp)
