Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 23 Jan 2026 11:35 WITA

Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia Berjalan Sesuai Rencana, BPP Kaltara Pastikan Tidak Ada Desa Yang Hilang


 Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia Berjalan Sesuai Rencana, BPP Kaltara Pastikan Tidak Ada Desa Yang Hilang Perbesar

TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Penyelesaian Batas Negara RI–Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sedang berproses dan sesuai rencana kedua negara. Kegiatan ini dilakukan suda lama dan bertahap, bukan secara tiba-tiba.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuntaskan penyelesaian sengketa batas negara di Pulau Kalimantan, khususnya Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, melalui proses diplomasi dan perundingan panjang antarnegara.

Baca Juga: Gubernur Kaltara Soroti Ketimpangan Harga dan Infrastruktur di Perbatasan, Minta Perhatian Lebih dari Pemerintah Pusat

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si, saat dikonfirmasi terkait polemik perbatasan yang viral di media sosial.

Menurut Dr. Ferdy, penyelesaian OBP Sektor Timur telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun dan bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.

Ia menjelaskan, di Kabupaten Nunukan terdapat dua segmen perbatasan utama yang dibahas, yaitu Segmen Pulau Sebatik serta Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100.

“Untuk Segmen Pulau Sebatik, perundingan batas negara telah selesai, disepakati bahwa wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia seluas 4,9 hektare, sementara wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia seluas 127,3 hektare. Saat ini, kedua negara tengah membahas mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak,”kata Ferdy.

Sementara itu, pada Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100, hasil kesepakatan menunjukkan Indonesia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 5.207,7 hektare, sedangkan Malaysia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 778,5 hektare. Terkai 3 desa yg terdampak tdk sekuruhnya ttp hanya sebagian wilayah dan bukan keseluruhan, dari Desa Tetagas, Desa Lipaga, dan Desa Kabungolor, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, sebagaimana data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Sejak penandatanganan MoU, Pemerintah terus melakukan pembahasan lanjutan untuk menangani dampak terhadap masyarakat dan bagaimana negara bisa hadir untuk membantu dan melindungi mayarakat kita,”paparnya.

Dr. Ferdy menegaskan, isu yang menyebut adanya desa yang hilang akibat perubahan batas negara tidak benar. Ia juga meluruskan bahwa rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR RI pada 22 Januari 2026 tidak secara khusus membahas sengketa batas negara RI–Malaysia di Kalimantan Utara, melainkan berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.® (Red)

Artikel ini telah dibaca 149 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

18 November 2026 - 12:27 WITA

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif, Bupati Malinau Serahkan Medali kepada Para Juara

18 November 2026 - 09:23 WITA

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak di Pekan Olahraga Porprov II Kalimantan Utara Tahun 2026

18 November 2026 - 09:12 WITA

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak

Emas Di Tangan Putri, Perunggu Di Genggaman Putra, Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

18 November 2026 - 09:02 WITA

Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

18 November 2026 - 08:09 WITA

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak, Tiga Raperda Masuk Pembahasan DPRD Nunukan

18 November 2026 - 07:48 WITA

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak
Trending di Advertorial