TARAKAN, siagasatu.co.id — Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., membuka Sosialisasi Revitalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG) 2025-2029, dan Penyediaan Data Gender Provinsi Kaltara Tahun 2025.
Digelar di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (24/11), Robby menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara.
Robby mengatakan kegiatan hari ini bukanlah sekadar pertemuan rutin semata, tetapi merupakan tonggak penting bagi dalam upaya mengokohkan komitmen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “Ini sebuah langkah nyata untuk memastikan bahwa cita-cita pembangunan Kalimantan Utara tidak meninggalkan siapapun,” kata Robby.
Baca Juga: Berikan Edukasi ke Generasi Muda, Wujudkan Pola Hidup Sehat Melalui Konsumsi Pangan Lokal
Pemprov Kaltara telah menetapkan komitmen untuk memperkuat Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, komitmen ini merupakan kebutuhan yang fundamental agar setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.
Ia menuturkan bahwa masih terdapat berbagai kesenjangan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat pembangunan. Pada sektor ekonomi perempuan masih menghadapi hambatan dalam kesempatan wirausaha dan akses pembiayaan.
Kemudian di sektor pendidikan, sejumlah daerah masih menunjukkan ketimpangan angka partisipasi, di sektor kesehatan ibu dan anak masih memerlukan perhatian berkelanjutan. “Sementara dalam sektor politik, representasi perempuan masih berada pada level yang belum optimal,” ujarnya.
Robby mengungkapkan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender masih beragam. Sementara data terpilih gender belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Koordinasi lintas sektor ini yang menjadi kunci utama keberhasilan PUG, masih perlu terus kita perkuat,” ujarnya.
Menurutnya melalui dokumen ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif dan operasional dalam mengarahkan implementasi PUG selama lima tahun kedepan.
Oleh sebab itu, Robby meminta kepada seluruh perangkat daerah agar dapat berkomitmen penuh dalam mengikuti proses ini dari awal hingga akhir, serta memastikan bahwa setiap data, strategi dan program yang dirumuskan mencerminkan keadilan, kesetaraan dan inklusi sosial.
“Tidak ada pembangunan yang benar-benar maju ketika sebagian kelompok masyarakat tertinggal. Karena itu, mari kita bekerja sama memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa prinsip keseteraan gender hadir dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan di Kaltara,” tutupnya.® (dkisp)
