TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif, digelar di Hotel Luminor, Selasa (16/12).
Baca Juga: Pertama kalinya dibawah kepemimpinan Gubernur Zainal, Pemprov raih predikat “Informatif”
Datu Iqro mengatakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bukanlah sekadar konsep normatif semata, tapi menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro.
Pelatihan ini menjadi semakin bernilai karena menggunakan modul resmi Fitra-Skala telah teruji secara metodologis, serta dirancang berbasis pembelajaran partisipatif melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).
Ia menuturkan dalam pengelolaan data, penyusunan program dan kebijakan terdapat tantangan diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan, wilayah yang sulit diakses dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas.
“Maka dari itu saya mendorong pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Datu Iqro juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
“Ke depannya diharapkan perencanaan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Datu Iqro berharap para peserta pelatihan yang merupakan jaringan masyarakat sipil di Kaltara dapat serius, aktif berdiskusi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.
“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.® (dkisp)
