MALINAU, siagasatu.co.id — Pemerintah Daerah Malinau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebutuhan ASN dan Sinkronisasi Data Non ASN pada Selasa (22/07) di ruang Laga Feratu, Kantor Pemda Malinau.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H, yang menekankan pentingnya kehadiran seluruh perangkat daerah (OPD) dalam proses validasi dan sinkronisasi data kepegawaian.
Menurutnya, keakuratan data sangat menentukan nasib pegawai non ASN dalam proses pengusulan formasi ASN.
Baca Juga: Bupati Malinau Wempi Mawa Ikut Peluncuran Kelembagaan Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih Presiden RI
“Saya sengaja minta absen untuk dicek karena kita sedang mengurus hidup orang. Kalau tidak hadir, bisa jadi yang bersangkutan tidak masuk database dan akhirnya muncul komplain atau keberatan,” ujar Sekda.
Sementara itu, Kepala BKPP Malinau, Yuli Triana, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Nasional yang bertujuan untuk memetakan dan memenuhi kebutuhan ASN, khususnya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, serta melakukan validasi data tenaga non ASN sesuai dengan regulasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tujuan utama kegiatan ini yaitu melakukan validasi dan sinkronisasi data tenaga non ASN, kemudian menyusun proyeksi kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, serta memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam penginputan data ke sistem SIASN Perencanaan.
Data yang dikumpulkan kemudian akan digunakan untuk menyusun dan mengusulkan formasi ASN tahun berikutnya.
Adapun jumlah tenaga non ASN yang terdata saat ini sebanyak 1.790 orang yang akan disusun formasi yang diusulkan.
Selanjutnya data non ASN yang telah lulus seleksi tahap I dan II sebanyak 330 orang, 982 orang masuk database BKN namun tidak lulus seleksi dan 808 orang tidak masuk database BKN namun ikut seleksi.
Harapan ke depan, hasil dari kegiatan ini akan menjadi landasan kuat dalam menyusun kebutuhan ASN yang tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, serta mendukung pencapaian program unggulan Kabupaten Malinau.® (SAS)
