Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 11 Feb 2026 12:27 WITA

Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola Pangan


 Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola Pangan Perbesar

TARAKAN, siagasatu.co.id — Tata kelola pangan dan perlindungan lahan menjadi fokus serius bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Di antaranya penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat (Kementerian), serta kabupaten/kota di Kaltara dan penguatan regulasi serta pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Gubernur Buka Konferda API, Dorong Sinergi Bangun Kaltara Harmonis

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltara pada Selasa (10/2).

LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA, CSFA, ERMCP kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan LHP ini.

Sejumlah rekomendasi dalam hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara. “Pemprov Kaltara memandang sejumlah temuan dalam LHP ini sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola pembangunan ketahanan pangan ke depan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap LHP dari BPK RI Perwakilan Kaltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan serta berorientasi pada hasil.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ketahanan pangan merupakan isu fundamental dan lintas sektor yang menuntut basis data yang akurat, koordinasi antar level pemerintah yang solid serta dukungan infrastruktur serta sistem distribusi yang efektif dan efisien,” ujar Zainal.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen, sejumlah OPD terkait seperti DPUPR Perkim, Disperindagkop, DPKP dan Bappeda akan segera melaksanakan Rencana Aksi atas LHP.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian, Bupati Wempi Titip Pesan Kepada 44 Tenaga Terampil Siap Gali Potensi dan Bngun Desa

12 November 2026 - 22:06 WITA

Program Desa Sarjana Berbuah Pengabdian

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

12 November 2026 - 16:29 WITA

Bupati Wempi Apresiasi Atlet Selam dan Renang Peraih Mendali di Porprov II Kaltara 2026

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

12 November 2026 - 16:13 WITA

Bupati Wempi Resi Buka Cabor Petanque Porprov II Kaltara 2026 di Malinau

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif, Dorong Peningkatan Kopetensi dan Kreativitas Guru

12 November 2026 - 11:01 WITA

Sekda Malinau Buka Workshop Pendidikan Inklusif

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya, “Jaga Warisan Leluhur Identitas Budaya Bulusu”

11 November 2026 - 17:14 WITA

Rayakan HUT ke-94, Desa Sesua Resmi Ditetapkan sebagai Desa Budaya

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026

11 November 2026 - 17:06 WITA

Bupati Malinau Resmi Buka Cabang Olahraga Panjat Tebing Porprov II Kaltara 2026
Trending di Advertorial