TARAKAN, siagasatu.co.id — Guna mendorong peningkatan kinerja layanan pemerintahan, beberapa waktu lalu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyerahkan nilai kepatuhan sepanjang tahun 2023 ke masing-masing kepala daerah. Dalam penilaian tersebut, 4 kabupaten/kota dan Provinsi Kaltara berada pada grade A.
Kepala Perwakilan ORI Kaltara, Maria Ulfa menerangkan, jika nilai tersebut tidak terlepas dari kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan rekomendasi Ombudsman di tahun sebelumnya. Sehingga dengan mematuhi rekomendasi tersebut tersebut turut mempengaruhi nilai pelayanan sebuah daerah.
Baca Juga: Gubernur Setujui Usulan Formasi CASN 2024
“Baru-baru ini kami mengeluarkan penilaian berdasarkan penyelenggaraan penilaian publik. Hasil penilaian itu kemudian ke seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia termasuk pemerintah kabupaten/kota, termasuk instansi vertikal kementerian dan lembaga lainnya untuk penilaian sepanjang 2023,” ujarnya, Rabu (31/1).
“Adapun hasil penilaiannya telah kami serahkan tadi pagi (kemarin, Red) ke Pemprov Kaltara dan juga ke 5 kabupaten/kota. Terkait penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 dari 6 daerah pada umumnya, masuk dalam zona hijau. Adapun pemerintah provinsi Kaltara, masuk dalam 10 besar se-Indonesia,” sambungnya.
Pemprov Kaltara diganjar masuk dalam 10 besar provinsi dengan nilai tertinggi secara nasional. Lanjutnya, hal ini merupakan capaian terbaik sejak Kaltara berdiri. Sementara itu, 4 kabupaten/kota yakni Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau mendapatkan status grade A, sementara Nunukan harus puas berstatus grade B.
“Untuk kabupaten/kota memang masuk zona hijau, tapi untuk grade-nya 4 kabupaten/kota berstatus grade A sementara 1 kabupaten mendapatkan grade B. Hasil dari kepatuhan penyelenggaraan publik mengacu pada hasil yang ada. Selain Kabupaten Nunukan, 4 kabupaten mendapatkan opini kualitas tertinggi,” tukasnya.
“Meski Nunukan tidak berstatus grade A namun secara keseluruhan masuk dalam zona hijau. Kalau kita melihat dari 4 dimensi yaitu input, proses, output dan pengaduan. Dimensi input khususnya variabel kompetensi penyelenggara. Jadi berbicara kompetensi secara umum nilainya masih rendah,” terangnya.
Penilaian tersebut berdasarkan penilaian instansi di kabupaten/kota. Diharapkan penilaian ini bisa menjadi evaluasi kepada daerah yang belum mencapai nilai kepatuhan secara maksimal.
“Itu yang kami tekankan kepada penyelenggara agar kalau bisa ada peningkatan. Kemudian yang masih rendah secara umum berkaitan dengan pengelolaan pengaduan. Maksudnya rendah, angkanya itu tidak mencapai angka maksimal.
Masih ada selisih 3-4 dari angka maksimal. Pengelolaan pengaduan ini kami harapkan seharusnya disediakan komponennya lengkap mulai dari petugas pengelola pengaduannya, ruang atau kanal pengaduannya, terus apakah ada pembinaan terhadap pengelola pengaduan atau tidak,” ungkapnya.
“Penyelenggara yang kami nilai di tiap kabupaten/kota, ada 7 unit antara lain dinas penanaman modal dan DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu), kemudian dinas pendidikan, dinsos, dinkes, disdukcapil. Kami berharap, hasil penilaian pada OPD menjadi atensi kepala daerah,” harapnya.®
