TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menyampaikan nota pengantar dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara ke legislatif pada Senin (24/3/2025).
Dalam penyampaian melalui rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun 2025 itu, Gubernur menuturkan bahwa LKPj itu merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
LKPj ini merupakan kewajiban bagi setiap kepala daerah untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, dengan ketentuan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Baca Juga: Gubernur Pastikan Tahapan Pembangunan Islamic Center di Bulungan Berjalan Tahun Ini
“LKPj Gubernur ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan hasil pelaksanaan tugas perbantuan serta penugasan kepada kabupaten/kota di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Dalam LKPj ini, Gubernur menyampaikan gambaran hasil pembangunan secara makro pada 2024. Pertama terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2024 tercatat 73,41 atau naik 0,73 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat hanya 72,88.
Dari tahun 2020-2024, status pembangunan manusia di Kaltara selalu meningkat sehingga Kaltara berada pada level tinggi, dimana IPM Kaltara rata-rata meningkat 0,84 persen per tahun, dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 73,41 pada tahun 2024.
“Kemudian, angka kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,325. Angka ini turun 0,94 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang berada pada angka 6,45 atau berkurang sekitar 6,72 ribu jiwa,” tuturnya.
Pada angka pengangguran tahun 2024 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, TPT Agustus 2024 sebesar 3,90 persen atau turun 0,11 persen dibandingkan dengan Agustus 2023.
Sedangkan angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 393.704 orang, naik 5.881 orang dibanding Agustus 2023.
Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat 4,57 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi dengan nilai 11.95 persen, kemudian diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum 11,87 persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9,80 persen.
Untuk pendapatan per kapita pada tahun 2024 tercatat Rp 198,43 juta atau terjadi penurunan -3,32 jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita pada tahun 2023 yang berada pada angka 201,75 juta.
Kondisi ini terjadi diakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.
“Terakhir soal ketimpangan pendapatan pada tahun 2024 yang tercatat 0,264 poin. Terjadi penurunan angka gini ratio sebesar 0,277 poin atau 4,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023,” tuntasnya.®
