JAKARTA, siagasatu.co.id — Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Daerah Khusus Jakarta, Selasa (2/4).
Rakor yang di hadiri gubernur seluruh indonesia itu dipimpin langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat keselarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045, serta memperkuat fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025.
Baca Juga: Pemprov Dukung Polri Terkait Penanganan Arus Mudik
Dalam Rakor ini menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar yaitu kemiskinan, stunting, pelayanan dan infrastruktur dasar.
Seperti diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menurun selama tiga tahun terakhir. Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan yang serius mengentaskan kemiskinan di Bumi Benuanta. Secara rinci, angka kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 6,45 persen.
Dengan demikian terjadi penurunan sekitar 0,41 poin, di mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 50.580 jiwa pada September 2022 menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023. Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang.
Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.
Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.
Agar kemiskinan dapat turun setiap tahunnya, Wagub Yansen berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap Kaltara. Adapun bentuk dukungan tersebut meliputi,
dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Pembangunan jalan, sanitasi, air bersih, rumah layak huni dan irigasi.
Kemudian dukungan Kementerian Tenaga Kerja terkait percepatan Pembangunan Balai Latihan Kerja. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Lab dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi.
Lalu, dukungan dari Kementerian Kesehatan terkait Pembangunan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pendanaan, memperkuat sistem pendataan dan monitoring stunting, Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik.
Kemudian, dukungan dari BRIN mengenai riset bersama terkait Intervensi Stunting yang lebih efektif. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana produksi bagi petani.
Lalu, dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantuan alat tangkap dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing.
Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait bantuan alat produksi dan permodalan. Selain itu, dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Penuntasan wilayah/daerah blank spot.
Kemudian dukungan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pemenuhan Listrik bagi rumah tangga di daerah terpencil, terluar dan perbatasan. Dan dukungan dari Kementerian Sosial terkait data penerima manfaat yang terintegrasi.
“Melalui bentuk dukungan itu, kita berharap pemerintah pusat dapat merealisasikannya melalui kementerian terkait. Sehingga angka kemiskinan di Kaltara dapat kembali ditekan,”katanya.® (dkisp)
