TARAKAN, siagasatu.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan berencana menggabungkan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi satu perusahaan berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini ditempuh untuk menyehatkan perusahaan daerah yang selama ini belum berkembang optimal sekaligus membuka peluang masuknya investasi swasta.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes., mengatakan, dari lima Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dimiliki Pemkot Tarakan, hanya Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang akan dipertahankan dengan status saat ini. Sementara empat Perumda lainnya direncanakan dilebur menjadi satu Perseroda.
Baca Juga: Wali Kota Tarakan Lepas Run For Freedom 8.1K Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Keempat perusahaan tersebut meliputi Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Media Telekomunikasi, Perumda Tarakan Aneka Usaha, dan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri.
Menurut Khairul, penggabungan dilakukan karena empat Perumda tersebut belum menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Pemerintah daerah pun perlu mencari pola pengelolaan baru agar perusahaan tetap berkelanjutan tanpa terus bergantung pada tambahan penyertaan modal dari APBD.
“Kalau yang Tirta Alam itu masih sehat dan memang punya pasar sendiri. Sementara yang empat ini kondisinya belum sehat, sehingga kita perlu mencari pola pengelolaan yang baru,” ujarnya.
Khairul menjelaskan, perubahan status menjadi Perseroda akan memberikan ruang lebih luas bagi pihak swasta untuk menanamkan modal. Dengan skema tersebut, kebutuhan pengembangan usaha tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Kalau kita ubah menjadi Perseroda, implikasinya ada dana investasi swasta masuk. Kita sekarang juga sudah tidak mampu terus memberikan tambahan penyertaan modal kepada empat perusahaan itu,” jelasnya.
Meski membuka peluang investasi swasta, Pemkot Tarakan memastikan tetap memegang kendali atas perusahaan hasil penggabungan. Pemerintah daerah akan mempertahankan kepemilikan saham mayoritas dengan porsi minimal 51 persen.
“Pemerintah daerah tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Minimal 51 persen saham tetap kita pegang,” tegas Khairul.
Dengan komposisi kepemilikan tersebut, investor swasta diharapkan dapat memperkuat permodalan sekaligus mendorong pengembangan bisnis, tanpa menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.
Selain pembenahan BUMD, Pemkot Tarakan juga tengah menyiapkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD). Penataan tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Khairul mengatakan, restrukturisasi tidak sebatas mengatur jumlah OPD, tetapi juga mencakup penyesuaian struktur organisasi dan posisi jabatan. Seluruhnya akan diselaraskan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan fiskal daerah.
“Penataan itu bukan hanya jumlah OPD, tetapi juga struktur yang ada, termasuk posisi jabatan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Pemkot Tarakan menargetkan Raperda SOTK tersebut rampung pada tahun ini agar dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan APBD Murni 2027.
“Target kita Raperda SOTK ini tuntas tahun ini, sehingga nantinya menjadi acuan dalam penyusunan APBD Murni 2027,” pungkasnya. ® (red)















