NUNUKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 pada Senin (30/3/2026) di Lantai V Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh H.Irwan Sabri SE Bupati Nunukan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Nunukan, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta para kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha.
Baca Juga: Dividen Perumda Tirta Taka Tembus Rp. 2,64 Miliar, PAD Nunukan Makin Kuat
Dalam sambutannya, Bupati Nunukan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur karena dapat kembali berkumpul setelah melewati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh undangan yang hadir.
Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, tema pembangunan Kabupaten Nunukan adalah “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam fokus utama pembangunan, yaitu peningkatan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan daya saing generasi muda.
Bupati juga mengungkapkan bahwa dari hasil Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, telah terinput ribuan usulan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir dalam APBD 2027 karena keterbatasan anggaran.
“Oleh karena itu, perangkat daerah diminta untuk memprioritaskan program yang sesuai dengan tema pembangunan dan mencari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik internasional yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.
“Pemerintah daerah harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.® (Ak)
