NUNUKAN, siagasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di halaman UMKM Center Nunukan pada Minggu, (14/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Program Kredit Mikro Energi Baru sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, secara langsung mengajak seluruh pelaku usaha di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif dan tidak ragu memberikan data yang jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan, sekaligus membuka peluang lahirnya berbagai program bantuan bagi masyarakat.
Baca Juga: 8 Unit Alsintan Diserahkan Untuk 2 Kelompok Tani di Sebatik
“Sensus ini sangat penting untuk pengambilan data, yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah,” tegas Irwan Sabri di hadapan para peserta kegiatan.
Ia juga memastikan kerahasiaan data setiap pelaku usaha dijamin sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas.
Di lapangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, Mustaqim, menyebutkan bahwa pelaksanaan sensus di Kabupaten Nunukan akan melibatkan sekitar 203 petugas yang tersebar di 21 kecamatan. Para petugas tersebut telah menjalani pelatihan teknis terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke lapangan, mencakup tata cara wawancara dan kunjungan ke responden sesuai prosedur standar yang ditetapkan. Pendataan akan dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu menggunakan sistem digital, menyasar seluruh jenis usaha termasuk sektor ekonomi digital.
Selain pencanangan sensus, momen ini juga dimanfaatkan Pemkab Nunukan untuk meluncurkan Program Kredit Mikro Energi Baru yang masuk dalam Program Prioritas ke-16 dari 17 Arah Baru menuju perubahan. Program tersebut menawarkan kredit usaha dengan bunga nol persen, sebagai jawaban atas kendala klasik yang selama ini membelit UMKM, yakni sulitnya akses permodalan akibat tingginya suku bunga, persyaratan agunan yang memberatkan, serta minimnya literasi keuangan.
“Bagi kita mungkin Rp25 juta tidak terlalu besar, tetapi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal usaha, bantuan ini sangat berarti,” ujar Irwan Sabri.
Pemerintah daerah pun berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan, bantuan permodalan, hingga fasilitasi pemasaran produk.® (AK)
