Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 21 Feb 2026 14:43 WITA

BKD Pastikan Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Regulasi dan Persetujuan BKN


 BKD Pastikan Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Regulasi dan Persetujuan BKN Perbesar

TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara, Andi Amriampa, memastikan bahwa dua prosesi pelantikan besar pada Jumat (6/2) dan Jumat (20/2) telah melalui mekanisme legal yang sangat ketat.

Menurutnya, setiap pergeseran posisi adalah bagian dari kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelayanan publik di tahun 2026.

Baca Juga: Gubernur Lantik 86 Pejabat, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

​Andi menjelaskan bahwa di era digitalisasi birokrasi saat ini, praktik tumpang tindih jabatan tidak mungkin terjadi. Seluruh proses mutasi harus melalui aplikasi Integrated Mutasi (I_Mut) BKNyang dipantau langsung oleh pusat, karena pejabat yang dilantik telah mendapat persetujuan BKN melalui Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Kemudian setelah dilantik SK-nya harus diinput lagi ke SI ASN (sistem BKN) sebagai upaya Update data masing-masing pejabat yg telah dilantik.

​”Kami tegaskan, baik pada pelantikan 6 Februari maupun 20 Februari, tidak ada jabatan yang tumpang tindih atau dobel. Semua proses sudah mengantongi persetujuan dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN,” ujar Andi.

​Ia menambahkan, Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN adalah harga mati. “Dasar pegawai dilantik itu jelas. Tidak boleh dan tidak bisa dilantik dengan jabatan yang berbeda dari Pertek. Jika melanggar, sistem secara otomatis akan menolak,” tegasnya.

Andi mengingatkan kembali hakikat seorang abdi negara. Ia menekankan bahwa setiap ASN telah bersumpah untuk setia pada regulasi dan siap menjalankan tugas di posisi mana pun demi kepentingan negara.

​”Sesuai aturan, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Pelantikan ini bukan tentang kepentingan individu, melainkan murni kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan dan melakukan penyegaran agar kinerja pemprov semakin solid,” tambahnya.

​BKD Kaltara memastikan seluruh prosedur tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, di antaranya: UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta
PP No. 17 Tahun 2020 perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jadi, kata dia, sorotan atas pelantikan tersebut, dinilai tidak benar dan cenderung fitnah.

​”Jabatan adalah amanah. Kami di BKD bertugas memastikan semua sesuai regulasi agar birokrasi Kaltara tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Jadi, isu maladministrasi itu sama sekali tidak benar,” tutup Andi Amriampa.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 72 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

18 November 2026 - 12:27 WITA

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif, Bupati Malinau Serahkan Medali kepada Para Juara

18 November 2026 - 09:23 WITA

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak di Pekan Olahraga Porprov II Kalimantan Utara Tahun 2026

18 November 2026 - 09:12 WITA

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak

Emas Di Tangan Putri, Perunggu Di Genggaman Putra, Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

18 November 2026 - 09:02 WITA

Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

18 November 2026 - 08:09 WITA

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak, Tiga Raperda Masuk Pembahasan DPRD Nunukan

18 November 2026 - 07:48 WITA

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak
Trending di Advertorial