NUNUKAN, siagasatu.co.id — Disela – sela mengikuti Acara Rakernas Ke – III dan Lokakarya Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, (4/10), Wakil Bupati Nunukan Hermanus melakukan pertemuan informal dengan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, Julmansyah.
Baca Juga: Musorkab KONI Nunukan 2025, Tiga Calon Ketua Berebut Kursi
Kepada Julmansyah, Wakil Bupati Hermanus menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan tengah melakukan harmonisasi, dan sinkroniksasi peruntukan lahan, untuk menentukan apakah sebuah lahan itu masuk ke dalam kawasan APL, hutan adat, hutan ekonomis dan lain sebagainya.
Hermanus berharap, pemerintah (pusat) memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan tersebut, karena hal itu menyangkut kehidupan ratusan masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar hutan.
Menyikapi penyampaian wakil bupati tersebut, Julmansyah menyampaikan bahwa dirinya akan menindaklanjuti persoalan lahan di Kabupaten Nunukan melalui tim penataan ruang.
“Harapanya nanti penyelesaianya sudah dalam bentuk data yang sudah rampung, kemudian bersurat ke gubernur (Kaltara), agar bisa diakomodir dalam tata ruang Provinsi, dan nanti penyesuaian di lintas sektoral di Kementerian kehutanan, PUPR, ATRBPN, Kementerian Pertanian dan lainnya, terkait peruntukan lahan,” kata Julmansyah.
Selain Julmansyah, Seminar dan Lokakarya LPDN tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber yang cukup berkompeten, seperti Adian Napitupulu, Anggota DPR RI dari PDIP, Prof Mutia Hatta, Dr. A. Sonny Keraf dan Dr. Ir. Mahfudz, MP. Hadir juga dalam lokakarya tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala.® (AK)
