NUNUKAN [siagasatu.co.id] – Asosiasi Agen Kapal Pedalaman (AAKP) Kabupaten Nunukan mengancam akan melakukan aksi mogok berlayar melayani transportasi angkutan ke wilayah pedalaman jika urusan dokumen kelengkapan berlayar yang mereka ajukan mengalami hambatan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan salah seorang anggota AAKP Nunukan, Jamaluddin dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah anggota DPRD Nunukan maupun sejumlah instansi terkait yang hadir memenuhi undangan dari DPRD Nunukan, Senin (18/4/2022)
Pada acara rapat, terungkap keluhan AAKP terkait hambatan mengurus dokumen kelengkapan pelayaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Kalimantan Utara di Balikpapan disikapi DPRD Nunukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Memimpin langsung RDP saat itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan Saleh, SE, menjelaskan, agenda rapat untuk meminta klarifikasi atau penjelasan masing-masing instansi dan OPD sehubungan keluhan dari AAKP terkait pengurusan dokumen kapal yang sudah cukup lama diajukan namun hingga saat ini tak kunjung selesai.
Menurut seorang anggota AAKP, Jamaluddin, ada 361 unit armada angkutan laut di Kabupaten Nunukan yang saat ini tidak memiliki dokumen aktif. Hal itu menjadi sangat rawan akan ditahan oleh petugas berwenang saat kapal melakukan pelayaran.
“Termasuk kekhawatiran legalitas kapal misal ada hal yang tidak diinginkan, terjadi kecelakaan lalu lintas laut,” kata Jamaluddin.
Diterangkan, pengurusan dokumen kapal yang diajukan ke BPTD Wilayah Kalimantan Utara di Balikpapan, diantaranya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK).
Namun cukup lama setelah diajukan pengurusan perpanjangan terhadap dokumen yang telah kadaluarsa masa berlakunya, sampai sekarang belum juga selesai.
Akibatnya, beberapa kali sempat terjadi penahanan terhadap kapal yang tengah beroperasi oleh aparat dari Polairud karena dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya.
“Karena tidak ada kejelasan dan tindaklanjut dari pengurusan dokumen kapal yang kami ajaukan, AAKP meminta kepada DPRD agar membantu menyelesaikan masalah tersebut,” kata Jamaluddin.
Bahkan dalam kegiatan RDP di DPRD saat itu, perwakilan dari AAKP ini sempat mengeluarkan ancaman, jika setelah kepada lmbaga wakil rakyat tetap tidak ada tindak lanjut penyelesaiannya, mereka akan melakukan aksi mogok melayani angkutan laut ke pedalaman.
Mewakili Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Lisman menjelaskan berdasar Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Dinas Perhubungan.
Namun sejak tahun 2021 kewenangan tersebut telah diambil alih oleh BPTD dari Dinas Perhubungan. Walau hingga saat ini serah terima secara resmi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah kepada BPTD.
“Kewenangan kami hanya untuk dokumen kapal Gross tonnage (GT) 7 kebawah,” kata Lisman.
Menanggapi itu, Kasi TSDP BPTD XVII Wilayah Kaltimtara Oktaviano, membenarkan penerbitan dokumen kapal memang merupakan kewenangan BPTD, sesuai pada Peraturan Kementerian Perhubungan.
Memberi alasan keterlambatan pengurusan dokumen kapal yang diajukan kepada mereka karena petugas BPTD yang ada di Nunukan hanya satu orang. Sangat tidak memadai untuk mengatur 18 dermaga tradisional yang ada di daerah ini.
Setelah mendengarkan beberapa penjelasan maupun pendapat dari sejumlah peserta rapat, DPRD Nunukan membuat Berita Acara Kesepakatan yang dapat dijadikan acuan sementara oleh Dinas Perhubungan dan KSOP terkait kewenangan mereka sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2019.
“Dishub mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan yang menerbitkan Pas Sungai adalah KSOP,” kata anggota DPRD Nunukan, Andi Krislina sekaligus menutup kegiatan RDP yang diselenggarakan saat itu.
Di antara pejabat yang hadir dalam RDP yang digelar di ruang rapat Ambalat I Gedung DPRD Nunukan tersebut, Kepala Seksi (Kasi) TSDP BPTD XVII Wilayah Kaltimtara Oktaviano, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Nunukan Lisman, Kepala KSOP Faisal Rahman, Dansatgas Yudi Ari Irawan, Danlanal Arif Kurniawan.
Sedangkan anggota DPRD Nunukan, Selain Saleh selaku Wakil Ketua juga ada Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Krislina, SE.® (INNA/DIKSIPRO)
