Menu ✖

Mode Gelap

Daerah · 28 Jul 2023 20:07 WITA

Kemendagri Berhentikan 7 Pejabat Kepala Daerah, Ada yang Diduga Terlibat Politik Praktis


 Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Perbesar

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.

JAKARTA,siagasatu.co.id — Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberhentikan tujuh penjabat (Pj) Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota yang baru dilantik pada tahun lalu.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan tujuh Pj Kepala Daerah tersebut tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik karena terlibat politik praktis.

“Ada yang pemerintah berhentikan karena tidak sesuai dengan harapan dari tugas yang diberikan. Kurang lebih ada tujuh diberhentikan karena dianggap bahwa proses pemerintahan tidak berjalan dengan baik,” kata Wempi  usai mendampingi kegiatan Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Wempi tidak menyebut siapa saja Pj kepala daerah yang telah diberhentikan tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa mereka merupakan Pj Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota yang dilantik tahun 2022 lalu.

“Tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi,” ujarnya.

Ingatkan bahwa Pj Kepala Daerah bukan pejabat politik

John Wempi Wetipo pun mengingatkan bahwa para Pj Kepala Daerah bukanlah seperti kepala daerah sebenarnya. Jika kepala daerah sebenarnya merupakan pejabat politik, maka Pj Kepala Daerah adalah pejabat birokrat yang tak boleh bersentuhan dengan politik praktis.

“Jadi kita benar-benar harus awasi ini. Yang lalu yang terpilih orang politik, kalau sekarang kan ditunjuk orang birokrat, orang birokrat harus tegak lurus tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan politik lain,” jelasnya.

Kemendagri mengangkat 101 Pj Kepala Daerah di semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, pada tahun 2022. Mereka diangkat karena habisnya masa jabatan para kepala daerah sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak baru akan digelar tahun depan.

Pengangkatan tersebut sempat menimbulkan polemik karena pemerintah pusat dinilai tak memiliki mekanisme yang jelas dan transparan soal penunjukkan Pj Kepala Daerah tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang merupakan prajurit TNI aktif.

Adapun pada tahun 2023 Kemendagri akan melantik 170 Pj kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya berakhir September 2023 mendatang.

Menurut Wempi, usulan nama-nama Pj kepala daerah itu akan disampaikan oleh DPRD setempat, untuk kemudian dikaji Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait, sebelum diserahkan kepada Presiden untuk diputuskan dan dilantik.® (tp)

Artikel ini telah dibaca 65 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Zefanya Immanuela Yus Sabet 6 Emas, Bupati Wempi Beri Apresiasi Khusus

17 November 2026 - 19:51 WITA

Zefanya Immanuela Yus Sabet 6 Emas, Bupati Wempi Beri Apresiasi Khusus

Bupati Wempi Serahkan Mendali Cabor Cricket Porprov II Kaltara

17 November 2026 - 16:25 WITA

Bupati Wempi Serahkan Mendali Cabor Cricket Porprov II Kaltara

Wabup Jakaria Buka Rakor PUG 2026, Malinau Perkuat Komitmen Kesetaraan dan Keadilan Gender Menjadi Napas Pembangunan Malinau

17 November 2026 - 16:19 WITA

Wabup Jakaria Buka Rakor PUG 2026

Bupati Malinau Pimpin Apel Korpri, Tekankan Disiplin dan Lima Program Unggulan Daerah

17 November 2026 - 16:14 WITA

Bupati Malinau Pimpin Apel Korpri

DPRD Setujui Dua Raperda, Perkuat Pelayanan Air Minum dan Ketahanan Pangan di Tarakan

17 November 2026 - 07:31 WITA

DPRD Setujui Dua Raperda

Dilepas dengan Upacara Kedinasan, Mengenang Jasa H. Abdul Hafid Ahmad sebagai Bapak Pembangunan Daerah

17 November 2026 - 07:07 WITA

Dilepas dengan Upacara Kedinasan
Trending di Advertorial