Menu ✖

Mode Gelap

Daerah · 16 Feb 2023 10:51 WITA

73 ASN Simeulue Berijazah Palsu Telah Ditindak, Terungkap dalam Raker DPRK Simeulue dengan Pemda


 Rapat kerja antara DPRK Simeulue dengan Pemda Simeulue, membahas persoalan oknum ASN Simeulue berijazah palsu, Selasa (7/2/2023). Perbesar

Rapat kerja antara DPRK Simeulue dengan Pemda Simeulue, membahas persoalan oknum ASN Simeulue berijazah palsu, Selasa (7/2/2023).

Sinabang – Aceh [Siagasatu.co.id] — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, telah usai melakukan rapat kerja dalam rangka membahas persoalan oknum ASN di Simeulue yang berijazah palsu di lingkup Pemda Simeulue.

Rapat kerja yang berlangsung di DPRK Simeulue itu turut dihadiri Ketua DPRK Simeulue, Wakil Ketua II, Wakil Ketua Komisi A, Sekretaris Komisi A, dan Anggota Komisi A DPRK Simrulue.

Sementara dari jajaran Pemda Simeulue langsung dihadiri oleh Plt. Sekda Simeulue, Kepala BKPSDM Simeulue, Kabag Hukum Setdakab, dan Perwakilan Inspektorat Simeulue.

Wakil Ketua DPRK Simeulue, Sunardi, yang dikonfirmasi awak media, Rabu (8/2/2023) menjelaskan bahwa dari hasil rapat bersama dengan jajaran Pemda Simeulue itu, diketahui sebanyak 73 ASN Simeulue yang menggunakan ijazah palsu sudah ditindak.

“Rinciannya, sebanyak 67 orang ASN dikembalikan ke pangkat/golongan semula dan sebanyak 6 orang ASN sudah diberhentikan atau dipecat,” kata Sunardi, yang turut didampingi Wakil Ketua Komisi A, Rita Diana; Sekretaris Komisi A, AbubSari; dan anggota Komisi A, Ugek Farlian.

Sementara itu, lanjut Wakil Ketua DPRK Simeulue, terdapat lagi sebanyak 39 ASN Simeulue yang terindikasi menggunakan ijazah palsu yang sampai dengan saat ini masih dalam proses verifikasi pihak terkait di Pemda Simeulue.

Adapun sejumlah poin yang disepakati dalam rapat kerja antara DPRK Simeulue dengan Pemda Simeulue itu, dalam menuntaskan kasus ijazah palsu di lingkungan Pemda Simeulue, diantaranya.

1. Pemerintah daerah segera menuntaskan penyelesaian terkait ijazah palsu;

2. Pemerintah daerah mengupayakan kebijakan yang bersifat proporsional dengan mengedepankan asas kemanusiaan dan berkeadilan;

3. Pemerintah daerah tidak memberikan peluang kepada ASN yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam mengikuti seleksi pimpinan tinggi ASN (Job Fit) lainnya;

4. BKPSDM Simeulue agar lebih teliti dan selektif secara administrasi dalam memeriksa berkas persyaratan rekruetmen ASN, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, serta penyesuaian ijazah ASN;

5. APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian dan SDM agar menyeleksi keaslian ijazah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.® (Disadur : Harianto Rivai)

Sumber : Dilansir dari portal media online Serambinews.com

Artikel ini telah dibaca 104 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Zefanya Immanuela Yus Sabet 6 Emas, Bupati Wempi Beri Apresiasi Khusus

17 November 2026 - 19:51 WITA

Zefanya Immanuela Yus Sabet 6 Emas, Bupati Wempi Beri Apresiasi Khusus

Bupati Wempi Serahkan Mendali Cabor Cricket Porprov II Kaltara

17 November 2026 - 16:25 WITA

Bupati Wempi Serahkan Mendali Cabor Cricket Porprov II Kaltara

Wabup Jakaria Buka Rakor PUG 2026, Malinau Perkuat Komitmen Kesetaraan dan Keadilan Gender Menjadi Napas Pembangunan Malinau

17 November 2026 - 16:19 WITA

Wabup Jakaria Buka Rakor PUG 2026

Bupati Malinau Pimpin Apel Korpri, Tekankan Disiplin dan Lima Program Unggulan Daerah

17 November 2026 - 16:14 WITA

Bupati Malinau Pimpin Apel Korpri

DPRD Setujui Dua Raperda, Perkuat Pelayanan Air Minum dan Ketahanan Pangan di Tarakan

17 November 2026 - 07:31 WITA

DPRD Setujui Dua Raperda

Dilepas dengan Upacara Kedinasan, Mengenang Jasa H. Abdul Hafid Ahmad sebagai Bapak Pembangunan Daerah

17 November 2026 - 07:07 WITA

Dilepas dengan Upacara Kedinasan
Trending di Advertorial