Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 10 Jun 2022 10:01 WITA

Area Blank Spot Perlu Penanganan Serius


 OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6). Perbesar

OMBUDSMAN RI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan monitoring Ombudsman RI di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (9/6).

TANJUNG SELOR [siagasatu.co.id] – Penanganan area blank spot di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan diperlukan penanangan serius untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga arus penyebaran informasi agar cepat dan merata diterima oleh seluruh masyarakat provinsi termuda ini.

“Saya dapat informasi bahwa akan ada bantuan peralatan dari kementerian Kominfo, untuk dipasang repeater, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat itu bisa segera masyarakat ketahui,” jelas gubernur saat menerima kunjungan monitoring rombongan Ombudsman RI, Kamis (9/6/2022).

Pembahasan bersama Ombudsman adalah mengenai tantangan penyebaran informasi publik di Kaltara. “Faktor geografis Kaltara ini handicapnya luar biasa, ratusan tempat masih blank spot makanya memang perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah,” ujar gubernur.

Oleh sebab itu, gubernur meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara untuk terus bergerak dan memantau perkembangan tingkatan penyebaran informasi di setiap kegiatan pelayanannya.

“Agar melakukan monev enam bulan sekali, untuk memberikan informasi-informasi yang masyarakat harus ketahui,” ujar gubernur.

Adapun turut mendampingi pertemuan dengan Ombudsman RI tersebut meliputi Kepala DKISP Kaltara Ilham Zein dan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltara Muhammad Isya.

Gubernur juga berterimakasih kepada Ombudsman RI yang turut membantu menampung pengaduan masyarakat terkait penyebaran informasi agar Pemprov Kaltara. Di mana hal itu akan menjadi catatan untuk terus berbenah dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti ada solusinya dan kita harap Ombudsman RI bisa memperjuangkan Kaltara ini mendapat bantuan dari kemeterian khususnya masalah penyampaian informasi ke masyarakat,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Ombudsman RI wilayah Kaltara membuka pelayanan dengan menghubungi nara hubung di 08112743737. Dapat juga langsung menghubungi pusat pelayanan Ombudsman RI pusat di nara hubung 137 atau Whatsapp 082137373737, surel: pengaduan@ombudsman.go.id . Atau mengisi formulir pemgaduan online di ombudsman.go.id/pengaduan.® (dkisp)

Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Wakil Bupati Malinau Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026

22 October 2026 - 14:19 WITA

Wakil Bupati Malinau Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026

Perkuat Kualitas SDM Lokal, Bupati Malinau Buka Pelatihan Public Speaking dan MC

22 October 2026 - 13:04 WITA

Perkuat Kualitas SDM Lokal, Bupati Malinau Buka Pelatihan Public Speaking dan MC

Wakil Bupati Nunukan Hermanus Hadiri Pembukaan Irau Malinau dalam Rangka Peringatan HUT Kabupaten Malinau ke 27 Tahun 2026

22 October 2026 - 10:54 WITA

Wakil Bupati Nunukan Hermanus Hadiri Pembukaan Irau Malinau

Hari Keua: Bupati Wempi Apresiasi Lomba Tarian Pesisir di HUT Ke-27 dan IRAU Ke-12 Kabupaten Malinau Tahun 2026

22 October 2026 - 07:11 WITA

Bupati Wempi Apresiasi Lomba Tarian Pesisir di HUT Ke-27 dan IRAU Ke-12 Kabupaten Malinau Tahun 2026

Bupati Malinau Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026

21 October 2026 - 19:16 WITA

Bupati Malinau Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026

Tanam Padi Perdana Metode PM-AAS, Malinau Perkuat Ketahanan Pangan

21 October 2026 - 16:20 WITA

Tanam Padi Perdana Metode PM-AAS, Malinau Perkuat Ketahanan Pangan
Trending di Advertorial