MALINAU, siagasatu.co.id – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si secara resmi membuka Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027, bertempat di ruang Intulun, Jumat (20/11/2026) pagi.
Baca Juga: Anak Panah Masih Melaju, Panahan Malinau Sudah Kantongi 10 Emas dan Terus Membidik Juara!
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Jakaria berharap rapat pleno penetapan upah minimum perlu dilakukan secara cermat dan proporsional. Hal ini penting agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi dan kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
”Kalau upahnya terlalu besar, tentu harus kita pertimbangkan juga dampaknya terhadap investasi. Karena itu, harus ada sinkronisasi antara penetapan upah minimum dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau,” ungkap Wabup Jakaria.
Ia menyampaikan bahwa jika melihat perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, besaran upah minimum di Kabupaten Malinau diharapkan dapat terus mengalami peningkatan secara bertahap. Untuk tahun 2027, dirinya berharap setidaknya terdapat kenaikan meskipun tidak terlalu besar.
Lebih lanjut, Wabup Jakaria menegaskan bahwa prinsip utama dalam penetapan UMK dan UMSK adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha.
Melalui rapat pleno ini, diharapkan proses penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Malinau Tahun 2027 dapat menghasilkan keputusan yang adil, bijaksana, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.® (red)















