TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menginstruksikan seluruh perangkat daerah memfokuskan belanja pada program prioritas.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Rabu (5/8).
Baca Juga: Gubernur Tawarkan Peluang Investasi Strategis kepada 14 Duta Besar
Denny menegaskan rakordal bukan sekadar agenda rutin atau pembahasan penyerapan anggaran, tetapi menjadi forum untuk mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan program.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” kata Denny.
Untuk itu, Denny menginstruksikan seluruh perangkat daerah melakukan pengetatan belanja operasional yang tidak menjadi prioritas, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama.
Ia juga meminta anggaran diprioritaskan pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menerapkan prinsip value for money dengan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” ujarnya.
Denny turut meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, dan Biro Administrasi Pembangunan Kaltara memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan.
Seluruh kepala perangkat daerah juga diminta responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap program yang berpotensi terlambat, serta mulai menjajaki sumber pendanaan di luar APBD melalui pendanaan iklim, CSR, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan kementerian dan lembaga.
Menutup arahannya, Denny optimistis tantangan fiskal dapat dihadapi melalui penghematan yang disiplin, perencanaan yang tepat, dan pengawasan yang kuat sehingga pembangunan Kaltara tetap berjalan lebih berkualitas dan berdaya saing.® (dkisp)
