TANJUNG SELOR, siagasatu.co.id — Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).
Baca Juga: Kejar Target UCJ 2026, Sekprov Minta Daerah Percepat Perlindungan Pekerja
Sekprov Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.
Denny menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak konkret.
Dalam konteks tersebut, evaluator AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan bimtek ini, Denny berharap para evaluator internal dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif serta rekomendasi yang konstruktif.
“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.® (dkisp)
