Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 25 May 2026 21:19 WITA

Tiga Hutan Adat Diverifikasi, Langkah Nyata Malinau Lindungi Hutan Adat dan Hak Masyarakat Lokal


 Tiga Hutan Adat Diverifikasi, Langkah Nyata Malinau Lindungi Hutan Adat dan Hak Masyarakat Lokal Perbesar

MALINAU, siagasatu.co.id — Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si membuka kegiatan Exit Meeting bersama Tim Terpadu Verifikasi Teknis Hutan Adat di tiga wilayah adat di Kabupaten Malinau yang berlangsung di ruang pertemuan Laga Fratu, Senin, (25/05/2026) pagi.

Baca Juga: Wabup Malinau Serahkan Sapi Qurban Presiden RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Pelaksanaan verifikasi ini merupakan program Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan, yang menyasar wilayah Hutan Adat Dayak Punan Adiu, Hutan Adat Dayak Abay Sembuak dan Hutan Adat Dayak Punan Long Ranau dengan melibatkan puluhan pihak lintas sektoral.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 54 masyarakat hukum adat tengah berproses dalam pengajuan penetapan pengakuan dan perlindungan hak-haknya.

“Pemerintah Kabupaten Malinau terus menunjukkan komitmennya dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya melalui percepatan proses penetapan hutan adat serta pembangunan berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat adat tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan tanpa kehilangan identitas, budaya dan hak-haknya”, ungkap Wabup Jakaria.

Wabup Jakaria juga menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Kabupaten Malinau tahun 2026-2029, yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju daerah yang maju, mandiri dan sejahtera, dengan tetap berlandaskan nilai budaya serta kearifan lokal.

Pemkab Malinau juga membuka ruang bagi investasi dan pembangunan, dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat adat agar berjalan selaras dan bebas dari konflik.

Komitmen terhadap masyarakat adat ini juga diperkuat melalui kebijakan daerah Malinau sejak tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) pada tahun 2018.

Untuk itu, Wabup Jakaria mengajak seluruh pihak terkait untuk menjadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga hutan, budaya dan kearifan lokal, demi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan generasi mendatang, ucapnya.® (red)

 

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

18 November 2026 - 12:27 WITA

E-Sport Porprov II Kaltara 2026 Berakhir, Malinau Sabet Empat Medali

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif, Bupati Malinau Serahkan Medali kepada Para Juara

18 November 2026 - 09:23 WITA

Atletik Porprov II Kaltara Berlangsung Kompetitif

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak di Pekan Olahraga Porprov II Kalimantan Utara Tahun 2026

18 November 2026 - 09:12 WITA

Apresiasi Prestasi dan Semangat Sportivitas Cabor Menembak

Emas Di Tangan Putri, Perunggu Di Genggaman Putra, Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

18 November 2026 - 09:02 WITA

Handball Malinau Sumbang Mendali Di Porprov II Kaltara

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

18 November 2026 - 08:09 WITA

Gubernur Dukung Rencana Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak, Tiga Raperda Masuk Pembahasan DPRD Nunukan

18 November 2026 - 07:48 WITA

Cegah Permukiman Kumuh dan Eksploitasi Anak
Trending di Advertorial